News

Update informasi

Berikut ini Ketentuan mengajukan Kpr Hunian Bersubsidi Pemerintah 

Berikut ini Syarat mengajukan Kpr Rumah Subsidi Pemerintah

Pemerintah bergegas menyediakan rumah yang relatif murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di berbagai provisi lewat Program Sejuta Rumah semenjak tahun 2015. Dengan uang muka 1% dan kreditan Rp 800 ribu – Rp 1,3 juta, rumah seluas 25 m2 dengan luas tanah 60 m2 sudah bisa dihuni.

Bagi beberapa masyarakat, mempunyai rumah sendiri masih sebatas impian. Harga rumah terus menjulang tidak relatif murah oleh pendapatan yang mereka terima.

Ada sebagian elemen yang membuat harga rumah makin mahal. Pertama merupakan inflasi, elemen ini dapat membuat harga rumah terkerek naik sekitar 10% tiap tahunnya. Kedua, kebutuhan akan rumah yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kesejahteraan. Sebagai keperluan primer, masyarakat akan memprioritaskan rumah terlebih dulu sebelum berpaling pada keperluan lain. Di lain sisi, beberapa masyarakat juga melihat rumah sebagai sarana investasi. Ketiga, kurangnya penyediaan rumah lantaran tingginya harga tanah dan sulitnya mendapatkan lahan.

Beragam elemen tersebut membuat backlog atau selisih pasokan dan permintaan rumah, kini menempuh 13,5 juta unit. Di sisi lain keperluan rumah baru yang bersumber dari pertumbuhan penduduk dan urbanisasi setiap tahunnya menempuh sekitar 800 ribu unit. Sementara keperluan rumah yang dapat dipenuhi cuma sekitar 400 ribu sampai 500 ribu unit.

Kesudahannya backlog terus naik, sehingga ada kekurangan sebesar 400.000 ribu unit tiap-tiap tahun. Kecuali itu, ada rumah yang tidak pantas huni, sebanyak 3,4 juta dan tempat kumuh perkotaan sekitar 38.000 hektar. Susahnya memecahkan backlog ini lantaran semakin mahalnya harga lahan, meningkatnya biaya kontruksi, suku bunga, dan tingginya uang muka.

Hasilnya, bagi masyarakat berpenghasilan rendah, jangankan membeli tunai, membayar uang muka dan mengkredit bulanan saja tak kapabel. Mereka hasilnya terpaksa mengontrak, yang tentu akan menggerus pendapatan. Seandainya situasi tersebut dibolehkan, mereka akan kian susah mempunyai rumah sendiri.

Untuk menyelesaikan situasi sulit di atas dan memberi akses bagi MBR menerima rumah, pemerintah sudah mencanangkan Program Sejuta Rumah.

Penggagas program hal yang demikian sudah dilegalkan oleh Presiden Joko Widodo di Ungaran, Jawa Tengah, pada 29 April 2015. Program ini tersebar di beragam provinsi merupakan DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Riau, dan Sulawesi Selatan.

Program sejuta rumah menawarkan uang muka yang amat ringan dan angsuran bulanan yang terjangkau. Dengan membayar uang muka 1% dari dan kreditan ringan yang besarnya tergantung pada rentang waktu pelunasan, masyarakat bisa segera menghuninya.

Untuk tahun 2017, pembangunan rumah murah bersubsidi ini terus digulirkan dan dipercepat. Pada (4/5/2017), Presiden Jokowi sudah mengesahkan pembangunan rumah murah untuk MBR di Villa Kencana, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Di tempat ini sudah terbangun 4.105 unit rumah tapak dari rencana 8.749 unit rumah di atas lahan 105 ha

Program satu juta rumah juga merambah Balikpapan, Kalimantan Timur. Kamis (13/7/2017), proyek tersebut dilegalkan Presiden Jokowi. “Ini perumahan yang disubsidi pemerintah, baik yang disubsidi uang muka ataupun yang disubsidi bunga. Jadi ini rumah dengan DP 1 persen betul-betul,” kata Jokowi.

Di perumahan Pesona Bukit Batuah yang terletak di Kecamatan Balikpapan Utara ini sudah dibangun 500 unit rumah tapak dari total sasaran sebanyak 4.000 unit. “Harganya tadi saya tanyakan ke pembeli Rp 128-135 juta. Kreditannya tergantung. Sekiranya 10 tahun Rp1,3 juta kira-kaprah, bila 15 tahun Rp 1,050 juta, apabila 20 tahun Rp 780 ribuan. Ini per bulan, jadi untuk masyarakat saya kaprah subsidi yang kita berikan sungguh-sungguh menolong,” jelas Presiden.

Benar kata Presiden, cicilan yang relatif ringan itu betul-betul membantu. Dengan pendapatan Rp 3 – Rp 4 juta per bulan dan cicilan Rp 1 juta per bulan fixed, maka besar cicilan akan berkisar 30% dari pendapatan. Sehingga kebutuhan rumah tangga lain masih bisa dipenuhi dengan sisa pendapatan. Apalagi dengan bunga tetap, tentu cicilan akan semakin ringan.

Langkah kongkrit pemerintah tersebut merupakan amanat undang-undang dasar dan undang-undang yang dihasilkan oleh pemerintah. Regulasi itu terkandung di dalam UUD 1945 pasal 28H dan UU nomor 1 tahun 2011 seputar Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta UU nomor 20 tahun 2011 seputar Rumah Susun.
Bergulirnya pembangunan sektor properti atau perumahan memiliki pengaruh turunan yang luas, termasuk penciptaan lapangan kerja yang tinggi. Sejak ini lantaran sektor ini berhubungan dengan 170 industri sektor lainnya.

Direktur Utama Bank BTN Maryono mengatakan sebagai integrator Program Sejuta Rumah, pihaknya akan terus mensupport pemenuhan kebutuhan akan perumahan di Indonesia. Dalam proyek perumahan ini, Bank BTN tak hanya berperan sebagai pemberi kredit pemilikan rumah (KPR), namun juga menyalurkan kredit konstruksi bagi pengembang.

“Kami terus berusaha memberikan fasilitas kredit tidak cuma bagi nasabah perorangan namun juga bagi para pengembang untuk bisa memenuhi keperluan rumah masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat kelas menengah ke bawah,” terang Maryono dalam peresmian Villa Kencana Cikarang, Bekasi, Kamis (4/5/2017).

Segala diluncurkan pada 2015 sampai kuartal I/2017, poin kredit perumahan yang telah disalurkan Bank BTN dalam rangka mendukung Program Sejuta Rumah menempuh sekitar Rp144,37 triliun. Dukungan Bank BTN dalam Program Sejuta Rumah tersebut juga tersebar di semua Indonesia. Di Jawa semisal, mulai April 2015 sampai kuartal I/2017, Bank BTN telah menyalurkan KPR dan kredit konstruksi untuk 851.204 unit rumah atau senilai Rp103,82 triliun. Di Sumatera, Bank BTN mengucurkan kredit perumahan senilai Rp19,42 triliun untuk 235.226 unit rumah. Bank dengan kode emiten BBTN ini bahkan tercatat mengucurkan kredit perumahan untuk 116.787 unit rumah senilai Rp9,77 triliun di Kalimantan.

Lalu, di Sulawesi, tercatat ada 97.672 unit rumah yang memperoleh kucuran kredit perumahan dari Bank BTN atau berimbang Rp7,18 triliun. Di Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat, Bank BTN juga menyalurkan kredit perumahan senilai Rp 3,44 triliun untuk 33.851 unit rumah. Kemudian di Papua, Bank BTN sudah menyalurkan kredit perumahan senilai Rp722 miliar untuk 6.642 unit rumah.

Upaya pemerintah menyediakan rumah bagi MBR ini sekalian menjadi bukti kongkrit bagaimana mewujudkan butir ke-5 Pancasila: Keadilan Sosial Bagi Rakyat Indonesia secara bertahap dan berkesinambungan.

Refernsi:
www.Perumahansubsidi.com
www.SejutaRumahSubsidi.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.