News

Update informasi

Berikut ini Ketentuan mengajukan Kpr Perumahan Bersubsidi Pemerintah 

Daftar Rumah Subsidi Pemerintah 2018

Berikut ini Syarat mengajukan Kpr Rumah Subsidi Pemerintah

Pemerintah bergegas menyediakan rumah yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di berbagai provisi via Program Sejuta Rumah semenjak tahun 2015. Dengan uang muka 1% dan cicilan Rp 800 ribu – Rp 1,3 juta, rumah seluas 25 m2 dengan luas tanah 60 m2 sudah bisa dihuni.

Bagi beberapa masyarakat, mempunyai rumah sendiri masih sebatas hasrat. Harga rumah terus membumbung tidak terjangkau oleh pendapatan yang mereka terima.

Ada beberapa unsur yang membikin harga rumah makin mahal. Pertama ialah inflasi, elemen ini dapat membuat harga rumah terkerek naik sekitar 10% setiap tahunnya. Kedua, kebutuhan akan rumah yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kesejahteraan. Sebagai keperluan primer, masyarakat akan memprioritaskan rumah secara khusus dahulu sebelum berpaling pada kebutuhan lain. Di lain sisi, beberapa masyarakat juga mengamati rumah sebagai sarana investasi. Ketiga, kurangnya penyediaan rumah lantaran tingginya harga tanah dan susahnya menerima lahan.

Bermacam-macam faktor hal yang demikian membikin backlog atau selisih pasokan dan permintaan rumah, kini menempuh 13,5 juta unit. Di sisi lain kebutuhan rumah baru yang bersumber dari pertumbuhan penduduk dan urbanisasi tiap-tiap tahunnya mencapai sekitar 800 ribu unit. Sementara keperluan rumah yang bisa dipenuhi hanya sekitar 400 ribu sampai 500 ribu unit.

Akibatnya backlog terus naik, sehingga ada kekurangan sebesar 400.000 ribu unit setiap tahun. Kecuali itu, ada rumah yang tak layak huni, sebanyak 3,4 juta dan daerah kumuh perkotaan sekitar 38.000 hektar. Sulitnya mengatasi backlog ini lantaran semakin mahalnya harga lahan, meningkatnya tarif kontruksi, suku bunga, dan tingginya uang muka.

Hasilnya, bagi masyarakat berpenghasilan rendah, jangankan membeli tunai, membayar uang muka dan mencicil bulanan saja tak sanggup. Mereka alhasil terpaksa mengontrak, yang tentu akan menggerus pendapatan. Jikalau kondisi tersebut diizinkan, mereka akan semakin sulit memiliki rumah sendiri.

Untuk menuntaskan permasalahan di atas dan memberi jalan masuk bagi MBR menerima rumah, pemerintah sudah mencanangkan Program Sejuta Rumah.

Penggerak program tersebut sudah dilegalkan oleh Presiden Joko Widodo di Ungaran, Jawa Tengah, pada 29 April 2015. Program ini tersebar di pelbagai provinsi adalah DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Riau, dan Sulawesi Selatan.

Program sejuta rumah menawarkan uang muka yang amat ringan dan kreditan bulanan yang terjangkau. Dengan membayar uang muka 1% dari dan cicilan ringan yang besarnya tergantung pada rentang waktu pelunasan, masyarakat dapat seketika menghuninya.

Untuk tahun 2017, pembangunan rumah murah bersubsidi ini terus digulirkan dan dipercepat. Pada (4/5/2017), Presiden Jokowi telah mengesahkan pembangunan rumah murah untuk MBR di Villa Kencana, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Di daerah ini sudah terbangun 4.105 unit rumah tapak dari agenda 8.749 unit rumah di atas lahan 105 ha

Program satu juta rumah juga merambah Balikpapan, Kalimantan Timur. Kamis (13/7/2017), proyek hal yang demikian diresmikan Presiden Jokowi. “Ini perumahan yang disubsidi pemerintah, baik yang disubsidi uang muka ataupun yang disubsidi bunga. Jadi ini rumah dengan DP 1 persen betul-betul,” kata Jokowi.

Di perumahan Pesona Bukit Batuah yang berlokasi di Kecamatan Balikpapan Utara ini sudah dibangun 500 unit rumah tapak dari total sasaran sebanyak 4.000 unit. “Harganya tadi aku tanyakan ke pembeli Rp 128-135 juta. Angsurannya tergantung. Apabila 10 tahun Rp1,3 juta kaprah-kira, jika 15 tahun Rp 1,050 juta, apabila 20 tahun Rp 780 ribuan. Ini per bulan, jadi untuk masyarakat saya kaprah subsidi yang kita berikan amat membantu,” jelas Presiden.

Benar kata Presiden, angsuran yang relatif ringan itu benar-benar menolong. Dengan pendapatan Rp 3 – Rp 4 juta per bulan dan cicilan Rp 1 juta per bulan fixed, karenanya besar kreditan akan berkisar 30% dari pendapatan. Sehingga keperluan rumah tangga lain masih dapat dipenuhi dengan sisa pendapatan. Apalagi dengan bunga tetap, tentu kreditan akan kian ringan.

Langkah kongkrit pemerintah tersebut yakni amanat undang-undang dasar dan undang-undang yang dihasilkan oleh pemerintah. Tertib itu terkandung di dalam UUD 1945 pasal 28H dan UU nomor 1 tahun 2011 perihal Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta UU nomor 20 tahun 2011 seputar Rumah Susun.
Bergulirnya pembangunan sektor properti atau perumahan memiliki dampak turunan yang luas, termasuk penciptaan lapangan kerja yang tinggi. Sejak ini lantaran sektor ini berhubungan dengan 170 industri sektor lainnya.

Direktur Utama Bank BTN Maryono mengatakan sebagai integrator Program Sejuta Rumah, pihaknya akan terus mendukung pemenuhan kebutuhan akan perumahan di Indonesia. Dalam proyek perumahan ini, Bank BTN tak hanya berperan sebagai pemberi kredit pemilikan rumah (KPR), melainkan juga menyalurkan kredit konstruksi bagi pengembang.

“Kami terus berusaha memberikan fasilitas kredit tidak cuma bagi nasabah perorangan namun juga bagi para pengembang untuk bisa memenuhi keperluan rumah masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat kelas menengah ke bawah,” jelas Maryono dalam pengesahan Villa Kencana Cikarang, Bekasi, Kamis (4/5/2017).

Segala diluncurkan pada 2015 hingga kuartal I/2017, skor kredit perumahan yang telah disalurkan Bank BTN dalam rangka mensupport Program Sejuta Rumah mencapai sekitar Rp144,37 triliun. Dukungan Bank BTN dalam Program Sejuta Rumah tersebut juga tersebar di segala Indonesia. Di Jawa seumpama, mulai April 2015 sampai kuartal I/2017, Bank BTN sudah menyalurkan KPR dan kredit konstruksi untuk 851.204 unit rumah atau senilai Rp103,82 triliun. Di Sumatera, Bank BTN mengucurkan kredit perumahan senilai Rp19,42 triliun untuk 235.226 unit rumah. Bank dengan kode emiten BBTN ini bahkan tercatat mengucurkan kredit perumahan untuk 116.787 unit rumah senilai Rp9,77 triliun di Kalimantan.

Lalu, di Sulawesi, tercatat ada 97.672 unit rumah yang memperoleh kucuran kredit perumahan dari Bank BTN atau setara Rp7,18 triliun. Di Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat, Bank BTN juga menyalurkan kredit perumahan senilai Rp 3,44 triliun untuk 33.851 unit rumah. Kemudian di Papua, Bank BTN telah menyalurkan kredit perumahan senilai Rp722 miliar untuk 6.642 unit rumah.

Upaya pemerintah menyediakan rumah bagi MBR ini sekaligus menjadi bukti kongkrit bagaimana menciptakan butir ke-5 Pancasila: Keadilan Sosial Bagi Rakyat Indonesia secara berjenjang dan berkesinambungan.

Refernsi:
www.Perumahansubsidi.com
www.SejutaRumahSubsidi.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.