News

Update informasi

Berikut ini Ketentuan mengajukan Kpr Perumahan Subsidi Pemerintah 

Berikut ini Syarat mengajukan Kpr Hunian Subsidi Pemerintah

Pemerintah bergegas menyediakan rumah yang relatif murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di bermacam-macam provisi via Program Sejuta Rumah semenjak tahun 2015. Dengan uang muka 1% dan kreditan Rp 800 ribu – Rp 1,3 juta, rumah seluas 25 m2 dengan luas tanah 60 m2 sudah bisa dihuni.

Bagi sebagian masyarakat, mempunyai rumah sendiri masih sebatas hasrat. Harga rumah terus melambung tak terjangkau oleh pendapatan yang mereka terima.

Ada sebagian elemen yang membuat harga rumah makin mahal. Pertama merupakan inflasi, elemen ini bisa membikin harga rumah terkerek naik sekitar 10% setiap tahunnya. Kedua, kebutuhan akan rumah yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kesejahteraan. Sebagai keperluan primer, masyarakat akan memprioritaskan rumah khususnya dulu sebelum berpaling pada keperluan lain. Di lain sisi, sebagian masyarakat juga memperhatikan rumah sebagai sarana investasi. Ketiga, kurangnya penyediaan rumah lantaran tingginya harga tanah dan susahnya mendapatkan lahan.

Bermacam elemen tersebut membuat backlog atau selisih pasokan dan permintaan rumah, sekarang mencapai 13,5 juta unit. Di sisi lain keperluan rumah baru yang bersumber dari pertumbuhan penduduk dan urbanisasi setiap tahunnya mencapai sekitar 800 ribu unit. Sementara keperluan rumah yang dapat dipenuhi cuma sekitar 400 ribu sampai 500 ribu unit.

Alhasil backlog terus naik, sehingga ada kekurangan sebesar 400.000 ribu unit setiap tahun. Kecuali itu, ada rumah yang tidak cocok huni, sebanyak 3,4 juta dan daerah kumuh perkotaan sekitar 38.000 hektar. Susahnya menyelesaikan backlog ini lantaran kian mahalnya harga lahan, meningkatnya tarif kontruksi, suku bunga, dan tingginya uang muka.

Akibatnya, bagi masyarakat berpenghasilan rendah, jangankan membeli tunai, membayar uang muka dan mengredit bulanan saja tidak mampu. Mereka akibatnya terpaksa mengontrak, yang tentu akan menggerus pendapatan. Kalau keadaan tersebut dibolehkan, mereka akan semakin sulit mempunyai rumah sendiri.

Untuk menuntaskan dilema di atas dan memberi jalan masuk bagi MBR mendapatkan rumah, pemerintah telah mencanangkan Program Sejuta Rumah.

Pionir program tersebut telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo di Ungaran, Jawa Tengah, pada 29 April 2015. Program ini tersebar di bermacam-macam provinsi ialah DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Riau, dan Sulawesi Selatan.

Program sejuta rumah menawarkan uang muka yang sungguh-sungguh ringan dan angsuran bulanan yang terjangkau. Dengan membayar uang muka 1% dari dan cicilan ringan yang besarnya tergantung pada rentang waktu pelunasan, masyarakat bisa seketika menghuninya.

Untuk tahun 2017, pembangunan rumah murah bersubsidi ini terus digulirkan dan dipercepat. Pada (4/5/2017), Presiden Jokowi sudah mengesahkan pembangunan rumah murah untuk MBR di Villa Kencana, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Di daerah ini sudah terbangun 4.105 unit rumah tapak dari agenda 8.749 unit rumah di atas lahan 105 ha

Program satu juta rumah juga merambah Balikpapan, Kalimantan Timur. Kamis (13/7/2017), proyek tersebut disahkan Presiden Jokowi. “Ini perumahan yang disubsidi pemerintah, baik yang disubsidi uang muka ataupun yang disubsidi bunga. Jadi ini rumah dengan DP 1 persen betul-betul,” kata Jokowi.

Di perumahan Pesona Bukit Batuah yang berlokasi di Kecamatan Balikpapan Utara ini telah dibangun 500 unit rumah tapak dari sempurna target sebanyak 4.000 unit. “Harganya tadi saya tanyakan ke pembeli Rp 128-135 juta. Kreditannya tergantung. Bila 10 tahun Rp1,3 juta kira-kaprah, apabila 15 tahun Rp 1,050 juta, sekiranya 20 tahun Rp 780 ribuan. Ini per bulan, jadi untuk masyarakat saya kaprah subsidi yang kita berikan betul-betul membantu,” jelas Presiden.

Benar kata Presiden, cicilan yang relatif ringan itu sangat membantu. Dengan pendapatan Rp 3 – Rp 4 juta per bulan dan cicilan Rp 1 juta per bulan fixed, maka besar angsuran akan berkisar 30% dari pendapatan. Sehingga keperluan rumah tangga lain masih dapat dipenuhi dengan sisa pendapatan. Apalagi dengan bunga konsisten, tentu kreditan akan semakin ringan.

Langkah nyata pemerintah tersebut merupakan amanat undang-undang dasar dan undang-undang yang diwujudkan oleh pemerintah. Regulasi itu terkandung di dalam UUD 1945 pasal 28H dan UU nomor 1 tahun 2011 perihal Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta UU nomor 20 tahun 2011 seputar Rumah Susun.
Bergulirnya pembangunan sektor properti atau perumahan memiliki imbas turunan yang luas, termasuk penciptaan lapangan kerja yang tinggi. Sejak ini lantaran sektor ini terkait dengan 170 industri sektor lainnya.

Direktur Utama Bank BTN Maryono mengatakan sebagai integrator Program Sejuta Rumah, pihaknya akan terus mendorong pemenuhan kebutuhan akan perumahan di Indonesia. Dalam proyek perumahan ini, Bank BTN tak cuma berperan sebagai pemberi kredit pemilikan rumah (KPR), tapi juga menyalurkan kredit konstruksi bagi pengembang.

“Kami terus berupaya memberikan fasilitas kredit tak cuma bagi nasabah perorangan tetapi juga bagi para pengembang untuk bisa memenuhi keperluan rumah masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat kelas menengah ke bawah,” jelas Maryono dalam pengesahan Villa Kencana Cikarang, Bekasi, Kamis (4/5/2017).

Segala diluncurkan pada 2015 hingga kuartal I/2017, poin kredit perumahan yang sudah disalurkan Bank BTN dalam rangka menyokong Program Sejuta Rumah menempuh sekitar Rp144,37 triliun. Dukungan Bank BTN dalam Program Sejuta Rumah hal yang demikian juga tersebar di segala Indonesia. Di Jawa seumpama, mulai April 2015 sampai kuartal I/2017, Bank BTN sudah menyalurkan KPR dan kredit konstruksi untuk 851.204 unit rumah atau senilai Rp103,82 triliun. Di Sumatera, Bank BTN mengucurkan kredit perumahan senilai Rp19,42 triliun untuk 235.226 unit rumah. Bank dengan kode emiten BBTN ini malahan tercatat mengucurkan kredit perumahan untuk 116.787 unit rumah senilai Rp9,77 triliun di Kalimantan.

Lalu, di Sulawesi, tercatat ada 97.672 unit rumah yang memperoleh kucuran kredit perumahan dari Bank BTN atau setara Rp7,18 triliun. Di Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat, Bank BTN juga menyalurkan kredit perumahan senilai Rp 3,44 triliun untuk 33.851 unit rumah. Kemudian di Papua, Bank BTN telah menyalurkan kredit perumahan senilai Rp722 miliar untuk 6.642 unit rumah.

Upaya pemerintah menyediakan rumah bagi MBR ini sekalian menjadi bukti riil bagaimana menciptakan butir ke-5 Pancasila: Keadilan Sosial Bagi Rakyat Indonesia secara bertahap dan berkesinambungan.

Refernsi:
www.Perumahansubsidi.com
www.SejutaRumahSubsidi.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.