News

Update informasi

Berikut ini Syarat mengajukan Kpr Hunian Bersubsidi Pemerintah 

Berikut ini Persyaratan mengajukan Kpr Perumahan Bersubsidi Pemerintah

Pemerintah bergegas menyediakan rumah yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di berbagai provisi melewati Program Sejuta Rumah sejak tahun 2015. Dengan uang muka 1% dan cicilan Rp 800 ribu – Rp 1,3 juta, rumah seluas 25 m2 dengan luas tanah 60 m2 telah bisa dihuni.

Bagi sebagian masyarakat, memiliki rumah sendiri masih sebatas asa. Harga rumah terus menjulang tidak relatif murah oleh pendapatan yang mereka terima.

Ada sebagian elemen yang membikin harga rumah makin mahal. Pertama adalah inflasi, unsur ini bisa membikin harga rumah terkerek naik sekitar 10% tiap tahunnya. Kedua, keperluan akan rumah yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kesejahteraan. Sebagai kebutuhan primer, masyarakat akan memprioritaskan rumah terutamanya dahulu sebelum berpaling pada kebutuhan lain. Di lain sisi, beberapa masyarakat juga mengamati rumah sebagai sarana investasi. Ketiga, kurangnya penyediaan rumah lantaran tingginya harga tanah dan sulitnya mendapatkan lahan.

Pelbagai unsur tersebut membuat backlog atau selisih pasokan dan permintaan rumah, kini mencapai 13,5 juta unit. Di sisi lain kebutuhan rumah baru yang bersumber dari pertumbuhan penduduk dan urbanisasi tiap-tiap tahunnya menempuh sekitar 800 ribu unit. Sementara keperluan rumah yang bisa dipenuhi hanya sekitar 400 ribu sampai 500 ribu unit.

Walhasil backlog terus naik, sehingga ada kekurangan sebesar 400.000 ribu unit tiap tahun. Selain itu, ada rumah yang tidak layak huni, sebanyak 3,4 juta dan tempat kumuh perkotaan sekitar 38.000 hektar. Sulitnya menyelesaikan backlog ini lantaran semakin mahalnya harga lahan, meningkatnya biaya kontruksi, suku bunga, dan tingginya uang muka.

Hasilnya, bagi masyarakat berpenghasilan rendah, jangankan membeli tunai, membayar uang muka dan mengangsur bulanan saja tidak sanggup. Mereka akibatnya terpaksa mengontrak, yang tentu akan menggerus pendapatan. Jika kondisi hal yang demikian diperkenankan, mereka akan semakin susah mempunyai rumah sendiri.

Untuk mengatasi dilema di atas dan memberi jalan masuk bagi MBR mendapatkan rumah, pemerintah telah mencanangkan Program Sejuta Rumah.

Penggerak program hal yang demikian sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di Ungaran, Jawa Tengah, pada 29 April 2015. Program ini tersebar di bermacam provinsi yaitu DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Riau, dan Sulawesi Selatan.

Program sejuta rumah menawarkan uang muka yang sangat ringan dan kreditan bulanan yang relatif murah. Dengan membayar uang muka 1% dari dan angsuran ringan yang besarnya tergantung pada rentang waktu pelunasan, masyarakat dapat seketika menghuninya.

Untuk tahun 2017, pembangunan rumah murah bersubsidi ini terus digulirkan dan dipercepat. Pada (4/5/2017), Presiden Jokowi sudah mensahkan pembangunan rumah murah untuk MBR di Villa Kencana, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Di daerah ini sudah terbangun 4.105 unit rumah tapak dari rencana 8.749 unit rumah di atas lahan 105 ha

Program satu juta rumah juga merambah Balikpapan, Kalimantan Timur. Kamis (13/7/2017), proyek hal yang demikian dilegalkan Presiden Jokowi. “Ini perumahan yang disubsidi pemerintah, bagus yang disubsidi uang muka maupun yang disubsidi bunga. Jadi ini rumah dengan DP 1 persen betul-betul,” kata Jokowi.

Di perumahan Pesona Bukit Batuah yang terletak di Kecamatan Balikpapan Utara ini sudah dibangun 500 unit rumah tapak dari sempurna target sebanyak 4.000 unit. “Harganya tadi aku tanyakan ke pembeli Rp 128-135 juta. Angsurannya tergantung. Apabila 10 tahun Rp1,3 juta kira-kira, jikalau 15 tahun Rp 1,050 juta, bila 20 tahun Rp 780 ribuan. Ini per bulan, jadi untuk masyarakat aku kira subsidi yang kita berikan benar-benar membantu,” jelas Presiden.

Benar kata Presiden, kreditan yang relatif ringan itu amat menolong. Dengan pendapatan Rp 3 – Rp 4 juta per bulan dan cicilan Rp 1 juta per bulan fixed, karenanya besar cicilan akan berkisar 30% dari pendapatan. Sehingga kebutuhan rumah tangga lain masih bisa dipenuhi dengan sisa pendapatan. Apalagi dengan bunga tetap, tentu kreditan akan semakin ringan.

Langkah kongkret pemerintah tersebut ialah amanat undang-undang dasar dan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Hukum itu terkandung di dalam UUD 1945 pasal 28H dan UU nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta UU nomor 20 tahun 2011 seputar Rumah Susun.
Bergulirnya pembangunan sektor properti atau perumahan mempunyai dampak turunan yang luas, termasuk penciptaan lapangan kerja yang tinggi. Semenjak ini lantaran sektor ini terkait dengan 170 industri sektor lainnya.

Direktur Utama Bank BTN Maryono mengatakan sebagai integrator Program Sejuta Rumah, pihaknya akan terus mensupport pemenuhan keperluan akan perumahan di Indonesia. Dalam proyek perumahan ini, Bank BTN tidak cuma berperan sebagai pemberi kredit pemilikan rumah (KPR), namun juga menyalurkan kredit konstruksi bagi pengembang.

“Kami terus berupaya memberikan fasilitas kredit tak cuma bagi nasabah perorangan tetapi juga bagi para pengembang untuk bisa memenuhi keperluan rumah masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat kelas menengah ke bawah,” terang Maryono dalam peresmian Villa Kencana Cikarang, Bekasi, Kamis (4/5/2017).

Semua diluncurkan pada 2015 hingga kuartal I/2017, nilai kredit perumahan yang sudah disalurkan Bank BTN dalam rangka mensupport Program Sejuta Rumah mencapai sekitar Rp144,37 triliun. Dukungan Bank BTN dalam Program Sejuta Rumah hal yang demikian juga tersebar di seluruh Indonesia. Di Jawa seumpama, mulai April 2015 hingga kuartal I/2017, Bank BTN telah menyalurkan KPR dan kredit konstruksi untuk 851.204 unit rumah atau senilai Rp103,82 triliun. Di Sumatera, Bank BTN mengucurkan kredit perumahan senilai Rp19,42 triliun untuk 235.226 unit rumah. Bank dengan kode emiten BBTN ini malah tercatat mengucurkan kredit perumahan untuk 116.787 unit rumah senilai Rp9,77 triliun di Kalimantan.

Lalu, di Sulawesi, tercatat ada 97.672 unit rumah yang memperoleh kucuran kredit perumahan dari Bank BTN atau berimbang Rp7,18 triliun. Di Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat, Bank BTN juga menyalurkan kredit perumahan senilai Rp 3,44 triliun untuk 33.851 unit rumah. Kemudian di Papua, Bank BTN sudah menyalurkan kredit perumahan senilai Rp722 miliar untuk 6.642 unit rumah.

Upaya pemerintah menyediakan rumah bagi MBR ini sekalian menjadi bukti kongkret bagaimana menjadikan butir ke-5 Pancasila: Keadilan Sosial Bagi Rakyat Indonesia secara berjenjang dan berkesinambungan.

Refernsi:
www.Perumahansubsidi.com
www.SejutaRumahSubsidi.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.