News

Update informasi

Berikut ini Syarat mengajukan Kpr Hunian Subsidi Pemerintah 

Berikut ini Prasyarat mengajukan Kpr Hunian Subsidi Pemerintah

Pemerintah bergegas menyediakan rumah yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di berbagai provisi lewat Program Sejuta Rumah sejak tahun 2015. Dengan uang muka 1% dan cicilan Rp 800 ribu – Rp 1,3 juta, rumah seluas 25 m2 dengan luas tanah 60 m2 sudah dapat dihuni.

Bagi beberapa masyarakat, memiliki rumah sendiri masih sebatas impian. Harga rumah terus membumbung tak terjangkau oleh pendapatan yang mereka terima.

Ada beberapa unsur yang membikin harga rumah makin mahal. Pertama adalah inflasi, unsur ini dapat membuat harga rumah terkerek naik sekitar 10% setiap tahunnya. Kedua, kebutuhan akan rumah yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kesejahteraan. Sebagai kebutuhan primer, masyarakat akan memprioritaskan rumah terutama dahulu sebelum berpaling pada keperluan lain. Di lain sisi, beberapa masyarakat juga memandang rumah sebagai sarana investasi. Ketiga, kurangnya penyediaan rumah lantaran tingginya harga tanah dan susahnya mendapatkan lahan.

Beraneka faktor tersebut membikin backlog atau selisih pasokan dan permintaan rumah, sekarang menempuh 13,5 juta unit. Di sisi lain keperluan rumah baru yang bersumber dari pertumbuhan penduduk dan urbanisasi tiap tahunnya menempuh sekitar 800 ribu unit. Sementara kebutuhan rumah yang bisa dipenuhi hanya sekitar 400 ribu sampai 500 ribu unit.

Kesudahannya backlog terus naik, sehingga ada kekurangan sebesar 400.000 ribu unit setiap tahun. Kecuali itu, ada rumah yang tak pantas huni, sebanyak 3,4 juta dan daerah kumuh perkotaan sekitar 38.000 hektar. Sulitnya mengatasi backlog ini lantaran kian mahalnya harga lahan, meningkatnya tarif kontruksi, suku bunga, dan tingginya uang muka.

Akhirnya, bagi masyarakat berpenghasilan rendah, jangankan membeli tunai, membayar uang muka dan mengangsur bulanan saja tak cakap. Mereka alhasil terpaksa mengontrak, yang tentu akan menggerus pendapatan. Sekiranya situasi hal yang demikian dibiarkan, mereka akan semakin sulit mempunyai rumah sendiri.

Untuk mengatasi situasi sulit di atas dan memberi jalan masuk bagi MBR mendapatkan rumah, pemerintah sudah mencanangkan Program Sejuta Rumah.

Pionir program hal yang demikian telah dilegalkan oleh Presiden Joko Widodo di Ungaran, Jawa Tengah, pada 29 April 2015. Program ini tersebar di beragam provinsi yaitu DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Riau, dan Sulawesi Selatan.

Program sejuta rumah menawarkan uang muka yang sungguh-sungguh ringan dan cicilan bulanan yang relatif murah. Dengan membayar uang muka 1% dari dan kreditan ringan yang besarnya tergantung pada rentang waktu pelunasan, masyarakat bisa segera menghuninya.

Untuk tahun 2017, pembangunan rumah murah bersubsidi ini terus digulirkan dan dipercepat. Pada (4/5/2017), Presiden Jokowi sudah mengesahkan pembangunan rumah murah untuk MBR di Villa Kencana, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Di tempat ini telah terbangun 4.105 unit rumah tapak dari rencana 8.749 unit rumah di atas lahan 105 ha

Program satu juta rumah juga merambah Balikpapan, Kalimantan Timur. Kamis (13/7/2017), proyek tersebut diresmikan Presiden Jokowi. “Ini perumahan yang disubsidi pemerintah, baik yang disubsidi uang muka maupun yang disubsidi bunga. Jadi ini rumah dengan DP 1 persen betul-betul,” kata Jokowi.

Di perumahan Pesona Bukit Batuah yang berlokasi di Kecamatan Balikpapan Utara ini telah dibangun 500 unit rumah tapak dari sempurna target sebanyak 4.000 unit. “Harganya tadi saya tanyakan ke pembeli Rp 128-135 juta. Kreditannya tergantung. Apabila 10 tahun Rp1,3 juta kaprah-kira, seandainya 15 tahun Rp 1,050 juta, bila 20 tahun Rp 780 ribuan. Ini per bulan, jadi untuk masyarakat saya kira subsidi yang kita berikan benar-benar menolong,” terang Presiden.

Benar kata Presiden, angsuran yang relatif ringan itu sangat membantu. Dengan pendapatan Rp 3 – Rp 4 juta per bulan dan kreditan Rp 1 juta per bulan fixed, karenanya besar cicilan akan berkisar 30% dari pendapatan. Sehingga keperluan rumah tangga lain masih bisa dipenuhi dengan sisa pendapatan. Apalagi dengan bunga tetap, tentu kreditan akan kian ringan.

Langkah riil pemerintah hal yang demikian merupakan amanat undang-undang dasar dan undang-undang yang diwujudkan oleh pemerintah. Aturan itu terkandung di dalam UUD 1945 pasal 28H dan UU nomor 1 tahun 2011 perihal Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta UU nomor 20 tahun 2011 seputar Rumah Susun.
Bergulirnya pembangunan sektor properti atau perumahan mempunyai dampak bawaan yang luas, termasuk penciptaan lapangan kerja yang tinggi. Sejak ini lantaran sektor ini terkait dengan 170 industri sektor lainnya.

Direktur Utama Bank BTN Maryono mengatakan sebagai integrator Program Sejuta Rumah, pihaknya akan terus mendukung pemenuhan keperluan akan perumahan di Indonesia. Dalam proyek perumahan ini, Bank BTN tidak hanya berperan sebagai pemberi kredit pemilikan rumah (KPR), melainkan juga menyalurkan kredit konstruksi bagi pengembang.

“Kami terus berusaha memberikan fasilitas kredit tak hanya bagi nasabah perorangan tetapi juga bagi para pengembang untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat kelas menengah ke bawah,” jelas Maryono dalam peresmian Villa Kencana Cikarang, Bekasi, Kamis (4/5/2017).

Seluruh diluncurkan pada 2015 sampai kuartal I/2017, nilai kredit perumahan yang telah disalurkan Bank BTN dalam rangka menyokong Program Sejuta Rumah menempuh sekitar Rp144,37 triliun. Dukungan Bank BTN dalam Program Sejuta Rumah tersebut juga tersebar di seluruh Indonesia. Di Jawa umpamanya, mulai April 2015 hingga kuartal I/2017, Bank BTN telah menyalurkan KPR dan kredit konstruksi untuk 851.204 unit rumah atau senilai Rp103,82 triliun. Di Sumatera, Bank BTN mengucurkan kredit perumahan senilai Rp19,42 triliun untuk 235.226 unit rumah. Bank dengan kode emiten BBTN ini bahkan tercatat mengucurkan kredit perumahan untuk 116.787 unit rumah senilai Rp9,77 triliun di Kalimantan.

Lalu, di Sulawesi, tercatat ada 97.672 unit rumah yang mendapat kucuran kredit perumahan dari Bank BTN atau sepadan Rp7,18 triliun. Di Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat, Bank BTN juga menyalurkan kredit perumahan senilai Rp 3,44 triliun untuk 33.851 unit rumah. Kemudian di Papua, Bank BTN sudah menyalurkan kredit perumahan senilai Rp722 miliar untuk 6.642 unit rumah.

Upaya pemerintah menyediakan rumah bagi MBR ini sekaligus menjadi bukti kongkret bagaimana mewujudkan butir ke-5 Pancasila: Keadilan Sosial Bagi Rakyat Indonesia secara bertahap dan berkesinambungan.

Refernsi:
www.Perumahansubsidi.com
www.SejutaRumahSubsidi.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.