News

Update informasi

Prasyarat mengajukan Kpr Perumahan Subsidi Pemerintah 

Daftar Rumah Subsidi Pemerintah 2018

Ketentuan Persyaratan mengajukan Kpr Perumahan Subsidi Pemerintah

Pemerintah bergegas menyediakan rumah yang relatif murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di bermacam-macam provisi lewat Program Sejuta Rumah sejak tahun 2015. Dengan uang muka 1% dan cicilan Rp 800 ribu – Rp 1,3 juta, rumah seluas 25 m2 dengan luas tanah 60 m2 sudah dapat dihuni.

Bagi sebagian masyarakat, memiliki rumah sendiri masih sebatas hasrat. Harga rumah terus menjulang tak terjangkau oleh pendapatan yang mereka terima.

Ada beberapa unsur yang membuat harga rumah makin mahal. Pertama yaitu inflasi, elemen ini dapat membikin harga rumah terkerek naik sekitar 10% tiap tahunnya. Kedua, kebutuhan akan rumah yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kesejahteraan. Sebagai kebutuhan primer, masyarakat akan memprioritaskan rumah terlebih dahulu sebelum berpaling pada keperluan lain. Di lain sisi, sebagian masyarakat juga memperhatikan rumah sebagai sarana investasi. Ketiga, kurangnya penyediaan rumah lantaran tingginya harga tanah dan susahnya mendapatkan lahan.

Pelbagai elemen hal yang demikian membikin backlog atau selisih pasokan dan permintaan rumah, kini menempuh 13,5 juta unit. Di sisi lain keperluan rumah baru yang bersumber dari pertumbuhan penduduk dan urbanisasi tiap-tiap tahunnya mencapai sekitar 800 ribu unit. Sementara keperluan rumah yang bisa dipenuhi hanya sekitar 400 ribu sampai 500 ribu unit.

Hasilnya backlog terus naik, sehingga ada kekurangan sebesar 400.000 ribu unit setiap tahun. Kecuali itu, ada rumah yang tidak layak huni, sebanyak 3,4 juta dan daerah kumuh perkotaan sekitar 38.000 hektar. Susahnya menyelesaikan backlog ini lantaran kian mahalnya harga lahan, meningkatnya tarif kontruksi, suku bunga, dan tingginya uang muka.

Hasilnya, bagi masyarakat berpenghasilan rendah, jangankan membeli tunai, membayar uang muka dan mengredit bulanan saja tak mampu. Mereka kesudahannya terpaksa mengontrak, yang tentu akan menggerus pendapatan. Jikalau kondisi tersebut diperbolehkan, mereka akan kian susah mempunyai rumah sendiri.

Untuk mengatasi dilema di atas dan memberi akses bagi MBR menerima rumah, pemerintah telah mencanangkan Program Sejuta Rumah.

Pelopor program hal yang demikian sudah disahkan oleh Presiden Joko Widodo di Ungaran, Jawa Tengah, pada 29 April 2015. Program ini tersebar di beragam provinsi yakni DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Riau, dan Sulawesi Selatan.

Program sejuta rumah menawarkan uang muka yang amat ringan dan angsuran bulanan yang relatif murah. Dengan membayar uang muka 1% dari dan kreditan ringan yang besarnya tergantung pada bentang waktu pelunasan, masyarakat dapat seketika menghuninya.

Untuk tahun 2017, pembangunan rumah murah bersubsidi ini terus digulirkan dan dipercepat. Pada (4/5/2017), Presiden Jokowi sudah mensahkan pembangunan rumah murah untuk MBR di Villa Kencana, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Di daerah ini sudah terbangun 4.105 unit rumah tapak dari rencana 8.749 unit rumah di atas lahan 105 ha

Program satu juta rumah juga merambah Balikpapan, Kalimantan Timur. Kamis (13/7/2017), proyek hal yang demikian dilegalkan Presiden Jokowi. “Ini perumahan yang disubsidi pemerintah, bagus yang disubsidi uang muka maupun yang disubsidi bunga. Jadi ini rumah dengan DP 1 persen betul-betul,” kata Jokowi.

Di perumahan Pesona Bukit Batuah yang terletak di Kecamatan Balikpapan Utara ini telah dibangun 500 unit rumah tapak dari sempurna target sebanyak 4.000 unit. “Harganya tadi saya tanyakan ke pembeli Rp 128-135 juta. Cicilannya tergantung. Jikalau 10 tahun Rp1,3 juta kaprah-kaprah, kalau 15 tahun Rp 1,050 juta, sekiranya 20 tahun Rp 780 ribuan. Ini per bulan, jadi untuk masyarakat saya kaprah subsidi yang kita berikan betul-betul menolong,” terang Presiden.

Benar kata Presiden, cicilan yang relatif ringan itu betul-betul menolong. Dengan pendapatan Rp 3 – Rp 4 juta per bulan dan angsuran Rp 1 juta per bulan fixed, maka besar angsuran akan berkisar 30% dari pendapatan. Sehingga kebutuhan rumah tangga lain masih bisa dipenuhi dengan sisa pendapatan. Apalagi dengan bunga konsisten, tentu cicilan akan kian ringan.

Langkah kongkrit pemerintah hal yang demikian merupakan amanat undang-undang dasar dan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Undang-undang itu terkandung di dalam UUD 1945 pasal 28H dan UU nomor 1 tahun 2011 seputar Perumahan dan Wilayah Permukiman, serta UU nomor 20 tahun 2011 seputar Rumah Susun.
Bergulirnya pembangunan sektor properti atau perumahan memiliki pengaruh bawaan yang luas, termasuk penciptaan lapangan kerja yang tinggi. Sejak ini lantaran sektor ini berkaitan dengan 170 industri sektor lainnya.

Direktur Utama Bank BTN Maryono mengatakan sebagai integrator Program Sejuta Rumah, pihaknya akan terus menunjang pemenuhan keperluan akan perumahan di Indonesia. Dalam proyek perumahan ini, Bank BTN tak cuma berperan sebagai pemberi kredit pemilikan rumah (KPR), tapi juga menyalurkan kredit konstruksi bagi pengembang.

“Kami terus berusaha memberikan fasilitas kredit tidak hanya bagi nasabah perorangan melainkan juga bagi para pengembang untuk bisa memenuhi keperluan rumah masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat kelas menengah ke bawah,” jelas Maryono dalam pengesahan Villa Kencana Cikarang, Bekasi, Kamis (4/5/2017).

Seluruh diluncurkan pada 2015 sampai kuartal I/2017, poin kredit perumahan yang sudah disalurkan Bank BTN dalam rangka mendorong Program Sejuta Rumah mencapai sekitar Rp144,37 triliun. Dukungan Bank BTN dalam Program Sejuta Rumah tersebut juga tersebar di seluruh Indonesia. Di Jawa contohnya, mulai April 2015 hingga kuartal I/2017, Bank BTN telah menyalurkan KPR dan kredit konstruksi untuk 851.204 unit rumah atau senilai Rp103,82 triliun. Di Sumatera, Bank BTN mengucurkan kredit perumahan senilai Rp19,42 triliun untuk 235.226 unit rumah. Bank dengan kode emiten BBTN ini bahkan tercatat mengucurkan kredit perumahan untuk 116.787 unit rumah senilai Rp9,77 triliun di Kalimantan.

Lalu, di Sulawesi, tercatat ada 97.672 unit rumah yang mendapat kucuran kredit perumahan dari Bank BTN atau setara Rp7,18 triliun. Di Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat, Bank BTN juga menyalurkan kredit perumahan senilai Rp 3,44 triliun untuk 33.851 unit rumah. Kemudian di Papua, Bank BTN telah menyalurkan kredit perumahan senilai Rp722 miliar untuk 6.642 unit rumah.

Upaya pemerintah menyediakan rumah bagi MBR ini sekaligus menjadi bukti nyata bagaimana menciptakan butir ke-5 Pancasila: Keadilan Sosial Bagi Rakyat Indonesia secara berjenjang dan berkesinambungan.

Refernsi:
www.Perumahansubsidi.com
www.SejutaRumahSubsidi.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.