News

Update informasi

Ketentuan mengajukan Kpr Hunian Bersubsidi Pemerintah 

Daftar Rumah Subsidi Pemerintah 2018

Ketentuan mengajukan Kpr Rumah Subsidi Pemerintah

Pemerintah bergegas menyediakan rumah yang relatif murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di bermacam provisi lewat Program Sejuta Rumah sejak tahun 2015. Dengan uang muka 1% dan cicilan Rp 800 ribu – Rp 1,3 juta, rumah seluas 25 m2 dengan luas tanah 60 m2 sudah bisa dihuni.

Bagi sebagian masyarakat, mempunyai rumah sendiri masih sebatas cita-cita. Harga rumah terus membumbung tidak terjangkau oleh pendapatan yang mereka terima.

Ada sebagian unsur yang membikin harga rumah makin mahal. Pertama adalah inflasi, faktor ini bisa membuat harga rumah terkerek naik sekitar 10% setiap tahunnya. Kedua, kebutuhan akan rumah yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kesejahteraan. Sebagai keperluan primer, masyarakat akan memprioritaskan rumah lebih-lebih dulu sebelum berpaling pada keperluan lain. Di lain sisi, beberapa masyarakat juga melihat rumah sebagai sarana investasi. Ketiga, kurangnya penyediaan rumah lantaran tingginya harga tanah dan susahnya menerima lahan.

Bermacam-macam faktor tersebut membuat backlog atau selisih pasokan dan permintaan rumah, kini menempuh 13,5 juta unit. Di sisi lain keperluan rumah baru yang bersumber dari pertumbuhan penduduk dan urbanisasi tiap tahunnya menempuh sekitar 800 ribu unit. Sementara keperluan rumah yang dapat dipenuhi hanya sekitar 400 ribu sampai 500 ribu unit.

Akhirnya backlog terus naik, sehingga ada kekurangan sebesar 400.000 ribu unit setiap tahun. Selain itu, ada rumah yang tidak layak huni, sebanyak 3,4 juta dan daerah kumuh perkotaan sekitar 38.000 hektar. Sulitnya memecahkan backlog ini lantaran semakin mahalnya harga lahan, meningkatnya biaya kontruksi, suku bunga, dan tingginya uang muka.

Akhirnya, bagi masyarakat berpenghasilan rendah, jangankan membeli tunai, membayar uang muka dan mencicil bulanan saja tidak kapabel. Mereka akhirnya terpaksa mengontrak, yang tentu akan menggerus pendapatan. Jikalau kondisi tersebut diizinkan, mereka akan kian sulit memiliki rumah sendiri.

Untuk mengatasi permasalahan di atas dan memberi jalan masuk bagi MBR mendapatkan rumah, pemerintah sudah mencanangkan Program Sejuta Rumah.

Penggerak program tersebut sudah disahkan oleh Presiden Joko Widodo di Ungaran, Jawa Tengah, pada 29 April 2015. Program ini tersebar di bermacam provinsi yakni DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Riau, dan Sulawesi Selatan.

Program sejuta rumah menawarkan uang muka yang sangat ringan dan angsuran bulanan yang terjangkau. Dengan membayar uang muka 1% dari dan kreditan ringan yang besarnya tergantung pada rentang waktu pelunasan, masyarakat bisa langsung menghuninya.

Untuk tahun 2017, pembangunan rumah murah bersubsidi ini terus digulirkan dan dipercepat. Pada (4/5/2017), Presiden Jokowi sudah mensahkan pembangunan rumah murah untuk MBR di Villa Kencana, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Di tempat ini sudah terbangun 4.105 unit rumah tapak dari rencana 8.749 unit rumah di atas lahan 105 ha

Program satu juta rumah juga merambah Balikpapan, Kalimantan Timur. Kamis (13/7/2017), proyek hal yang demikian diresmikan Presiden Jokowi. “Ini perumahan yang disubsidi pemerintah, bagus yang disubsidi uang muka maupun yang disubsidi bunga. Jadi ini rumah dengan DP 1 persen betul-betul,” kata Jokowi.

Di perumahan Pesona Bukit Batuah yang berlokasi di Kecamatan Balikpapan Utara ini telah dibangun 500 unit rumah tapak dari sempurna target sebanyak 4.000 unit. “Harganya tadi aku tanyakan ke pembeli Rp 128-135 juta. Angsurannya tergantung. Jikalau 10 tahun Rp1,3 juta kira-kaprah, jika 15 tahun Rp 1,050 juta, jika 20 tahun Rp 780 ribuan. Ini per bulan, jadi untuk masyarakat aku kaprah subsidi yang kita berikan amat menolong,” jelas Presiden.

Benar kata Presiden, cicilan yang relatif ringan itu sungguh-sungguh membantu. Dengan pendapatan Rp 3 – Rp 4 juta per bulan dan kreditan Rp 1 juta per bulan fixed, karenanya besar kreditan akan berkisar 30% dari pendapatan. Sehingga kebutuhan rumah tangga lain masih bisa dipenuhi dengan sisa pendapatan. Apalagi dengan bunga tetap, tentu kreditan akan semakin ringan.

Langkah kongkrit pemerintah hal yang demikian merupakan amanat undang-undang dasar dan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Regulasi itu terkandung di dalam UUD 1945 pasal 28H dan UU nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Wilayah Permukiman, serta UU nomor 20 tahun 2011 perihal Rumah Susun.
Bergulirnya pembangunan sektor properti atau perumahan mempunyai akibat turunan yang luas, termasuk penciptaan lapangan kerja yang tinggi. Sejak ini lantaran sektor ini terkait dengan 170 industri sektor lainnya.

Direktur Utama Bank BTN Maryono mengatakan sebagai integrator Program Sejuta Rumah, pihaknya akan terus menunjang pemenuhan keperluan akan perumahan di Indonesia. Dalam proyek perumahan ini, Bank BTN tak hanya berperan sebagai pemberi kredit pemilikan rumah (KPR), tetapi juga menyalurkan kredit konstruksi bagi pengembang.

“Kami terus berupaya memberikan fasilitas kredit tidak hanya bagi nasabah perorangan melainkan juga bagi para pengembang untuk dapat memenuhi keperluan rumah masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat kelas menengah ke bawah,” terang Maryono dalam pengesahan Villa Kencana Cikarang, Bekasi, Kamis (4/5/2017).

Semua diluncurkan pada 2015 sampai kuartal I/2017, skor kredit perumahan yang telah disalurkan Bank BTN dalam rangka menunjang Program Sejuta Rumah menempuh sekitar Rp144,37 triliun. Dukungan Bank BTN dalam Program Sejuta Rumah tersebut juga tersebar di semua Indonesia. Di Jawa semisal, mulai April 2015 sampai kuartal I/2017, Bank BTN sudah menyalurkan KPR dan kredit konstruksi untuk 851.204 unit rumah atau senilai Rp103,82 triliun. Di Sumatera, Bank BTN mengucurkan kredit perumahan senilai Rp19,42 triliun untuk 235.226 unit rumah. Bank dengan kode emiten BBTN ini bahkan tercatat mengucurkan kredit perumahan untuk 116.787 unit rumah senilai Rp9,77 triliun di Kalimantan.

Lalu, di Sulawesi, tercatat ada 97.672 unit rumah yang mendapatkan kucuran kredit perumahan dari Bank BTN atau sepadan Rp7,18 triliun. Di Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat, Bank BTN juga menyalurkan kredit perumahan senilai Rp 3,44 triliun untuk 33.851 unit rumah. Kemudian di Papua, Bank BTN sudah menyalurkan kredit perumahan senilai Rp722 miliar untuk 6.642 unit rumah.

Upaya pemerintah menyediakan rumah bagi MBR ini sekaligus menjadi bukti kongkret bagaimana menjadikan butir ke-5 Pancasila: Keadilan Sosial Bagi Rakyat Indonesia secara bertahap dan berkesinambungan.

Refernsi:
www.Perumahansubsidi.com
www.SejutaRumahSubsidi.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.