News

Update informasi

Ketentuan mengajukan Kpr Perumahan Bersubsidi Pemerintah 

Ketentuan mengajukan Kpr Hunian Bersubsidi Pemerintah

Pemerintah bergegas menyediakan rumah yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di bermacam provisi via Program Sejuta Rumah semenjak tahun 2015. Dengan uang muka 1% dan angsuran Rp 800 ribu – Rp 1,3 juta, rumah seluas 25 m2 dengan luas tanah 60 m2 telah dapat dihuni.

Bagi beberapa masyarakat, memiliki rumah sendiri masih sebatas impian. Harga rumah terus menjulang tak terjangkau oleh pendapatan yang mereka terima.

Ada beberapa unsur yang membuat harga rumah makin mahal. Pertama yaitu inflasi, unsur ini bisa membuat harga rumah terkerek naik sekitar 10% setiap tahunnya. Kedua, kebutuhan akan rumah yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kesejahteraan. Sebagai kebutuhan primer, masyarakat akan memprioritaskan rumah terpenting dulu sebelum berpaling pada keperluan lain. Di lain sisi, beberapa masyarakat juga memperhatikan rumah sebagai sarana investasi. Ketiga, kurangnya penyediaan rumah lantaran tingginya harga tanah dan susahnya mendapatkan lahan.

Bermacam elemen hal yang demikian membikin backlog atau selisih pasokan dan permintaan rumah, kini mencapai 13,5 juta unit. Di sisi lain keperluan rumah baru yang bersumber dari pertumbuhan penduduk dan urbanisasi tiap-tiap tahunnya mencapai sekitar 800 ribu unit. Sementara kebutuhan rumah yang bisa dipenuhi hanya sekitar 400 ribu hingga 500 ribu unit.

Walhasil backlog terus naik, sehingga ada kekurangan sebesar 400.000 ribu unit setiap tahun. Selain itu, ada rumah yang tak cocok huni, sebanyak 3,4 juta dan tempat kumuh perkotaan sekitar 38.000 hektar. Susahnya memecahkan backlog ini lantaran semakin mahalnya harga lahan, meningkatnya tarif kontruksi, suku bunga, dan tingginya uang muka.

Akibatnya, bagi masyarakat berpenghasilan rendah, jangankan membeli tunai, membayar uang muka dan mencicil bulanan saja tidak cakap. Mereka akhirnya terpaksa mengontrak, yang tentu akan menggerus pendapatan. Bila situasi tersebut dibiarkan, mereka akan kian sulit memiliki rumah sendiri.

Untuk mengatasi situasi sulit di atas dan memberi jalan masuk bagi MBR menerima rumah, pemerintah sudah mencanangkan Program Sejuta Rumah.

Pelopor program tersebut sudah dilegalkan oleh Presiden Joko Widodo di Ungaran, Jawa Tengah, pada 29 April 2015. Program ini tersebar di beraneka provinsi ialah DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Riau, dan Sulawesi Selatan.

Program sejuta rumah menawarkan uang muka yang sungguh-sungguh ringan dan kreditan bulanan yang relatif murah. Dengan membayar uang muka 1% dari dan cicilan ringan yang besarnya tergantung pada rentang waktu pelunasan, masyarakat bisa seketika menghuninya.

Untuk tahun 2017, pembangunan rumah murah bersubsidi ini terus digulirkan dan dipercepat. Pada (4/5/2017), Presiden Jokowi telah mengesahkan pembangunan rumah murah untuk MBR di Villa Kencana, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Di tempat ini sudah terbangun 4.105 unit rumah tapak dari agenda 8.749 unit rumah di atas lahan 105 ha

Program satu juta rumah juga merambah Balikpapan, Kalimantan Timur. Kamis (13/7/2017), proyek tersebut diresmikan Presiden Jokowi. “Ini perumahan yang disubsidi pemerintah, baik yang disubsidi uang muka ataupun yang disubsidi bunga. Jadi ini rumah dengan DP 1 persen betul-betul,” kata Jokowi.

Di perumahan Pesona Bukit Batuah yang terletak di Kecamatan Balikpapan Utara ini telah dibangun 500 unit rumah tapak dari sempurna target sebanyak 4.000 unit. “Harganya tadi saya tanyakan ke pembeli Rp 128-135 juta. Kreditannya tergantung. Jikalau 10 tahun Rp1,3 juta kira-kira, sekiranya 15 tahun Rp 1,050 juta, jika 20 tahun Rp 780 ribuan. Ini per bulan, jadi untuk masyarakat saya kaprah subsidi yang kita berikan benar-benar menolong,” jelas Presiden.

Benar kata Presiden, angsuran yang relatif ringan itu amat menolong. Dengan pendapatan Rp 3 – Rp 4 juta per bulan dan angsuran Rp 1 juta per bulan fixed, maka besar angsuran akan berkisar 30% dari pendapatan. Sehingga kebutuhan rumah tangga lain masih bisa dipenuhi dengan sisa pendapatan. Apalagi dengan bunga konsisten, tentu kreditan akan semakin ringan.

Langkah kongkrit pemerintah tersebut yakni amanat undang-undang dasar dan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Undang-undang itu terkandung di dalam UUD 1945 pasal 28H dan UU nomor 1 tahun 2011 perihal Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta UU nomor 20 tahun 2011 seputar Rumah Susun.
Bergulirnya pembangunan sektor properti atau perumahan memiliki pengaruh turunan yang luas, termasuk penciptaan lapangan kerja yang tinggi. Semenjak ini lantaran sektor ini berkaitan dengan 170 industri sektor lainnya.

Direktur Utama Bank BTN Maryono mengatakan sebagai integrator Program Sejuta Rumah, pihaknya akan terus mensupport pemenuhan kebutuhan akan perumahan di Indonesia. Dalam proyek perumahan ini, Bank BTN tak cuma berperan sebagai pemberi kredit pemilikan rumah (KPR), namun juga menyalurkan kredit konstruksi bagi pengembang.

“Kami terus berupaya memberikan fasilitas kredit tak hanya bagi nasabah perorangan melainkan juga bagi para pengembang untuk bisa memenuhi keperluan rumah masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat kelas menengah ke bawah,” terang Maryono dalam peresmian Villa Kencana Cikarang, Bekasi, Kamis (4/5/2017).

Segala diluncurkan pada 2015 sampai kuartal I/2017, nilai kredit perumahan yang sudah disalurkan Bank BTN dalam rangka menyokong Program Sejuta Rumah mencapai sekitar Rp144,37 triliun. Dukungan Bank BTN dalam Program Sejuta Rumah tersebut juga tersebar di seluruh Indonesia. Di Jawa seumpama, mulai April 2015 sampai kuartal I/2017, Bank BTN sudah menyalurkan KPR dan kredit konstruksi untuk 851.204 unit rumah atau senilai Rp103,82 triliun. Di Sumatera, Bank BTN mengucurkan kredit perumahan senilai Rp19,42 triliun untuk 235.226 unit rumah. Bank dengan kode emiten BBTN ini malahan tercatat mengucurkan kredit perumahan untuk 116.787 unit rumah senilai Rp9,77 triliun di Kalimantan.

Lalu, di Sulawesi, tercatat ada 97.672 unit rumah yang memperoleh kucuran kredit perumahan dari Bank BTN atau sepadan Rp7,18 triliun. Di Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat, Bank BTN juga menyalurkan kredit perumahan senilai Rp 3,44 triliun untuk 33.851 unit rumah. Kemudian di Papua, Bank BTN telah menyalurkan kredit perumahan senilai Rp722 miliar untuk 6.642 unit rumah.

Upaya pemerintah menyediakan rumah bagi MBR ini sekalian menjadi bukti riil bagaimana menjadikan butir ke-5 Pancasila: Keadilan Sosial Bagi Rakyat Indonesia secara berjenjang dan berkesinambungan.

Refernsi:
www.Perumahansubsidi.com
www.SejutaRumahSubsidi.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.