News

Update informasi

Ketentuan mengajukan Kpr Rumah Bersubsidi Pemerintah 

Daftar Rumah Subsidi Pemerintah 2018

Prasyarat mengajukan Kpr Perumahan Subsidi Pemerintah

Pemerintah bergegas menyediakan rumah yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di beragam provisi lewat Program Sejuta Rumah semenjak tahun 2015. Dengan uang muka 1% dan cicilan Rp 800 ribu – Rp 1,3 juta, rumah seluas 25 m2 dengan luas tanah 60 m2 sudah dapat dihuni.

Bagi sebagian masyarakat, memiliki rumah sendiri masih sebatas impian. Harga rumah terus membumbung tidak terjangkau oleh pendapatan yang mereka terima.

Ada sebagian faktor yang membuat harga rumah makin mahal. Pertama ialah inflasi, faktor ini bisa membuat harga rumah terkerek naik sekitar 10% tiap tahunnya. Kedua, keperluan akan rumah yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kesejahteraan. Sebagai keperluan primer, masyarakat akan memprioritaskan rumah terutamanya dahulu sebelum berpaling pada kebutuhan lain. Di lain sisi, sebagian masyarakat juga mengamati rumah sebagai sarana investasi. Ketiga, kurangnya penyediaan rumah lantaran tingginya harga tanah dan sulitnya mendapatkan lahan.

Beraneka unsur hal yang demikian membikin backlog atau selisih pasokan dan permintaan rumah, sekarang mencapai 13,5 juta unit. Di sisi lain kebutuhan rumah baru yang bersumber dari pertumbuhan penduduk dan urbanisasi tiap tahunnya mencapai sekitar 800 ribu unit. Sementara kebutuhan rumah yang dapat dipenuhi cuma sekitar 400 ribu hingga 500 ribu unit.

Akibatnya backlog terus naik, sehingga ada kekurangan sebesar 400.000 ribu unit setiap tahun. Selain itu, ada rumah yang tidak cocok huni, sebanyak 3,4 juta dan daerah kumuh perkotaan sekitar 38.000 hektar. Susahnya menuntaskan backlog ini lantaran kian mahalnya harga lahan, meningkatnya tarif kontruksi, suku bunga, dan tingginya uang muka.

Akibatnya, bagi masyarakat berpenghasilan rendah, jangankan membeli tunai, membayar uang muka dan mengangsur bulanan saja tak cakap. Mereka alhasil terpaksa mengontrak, yang tentu akan menggerus pendapatan. Bila situasi tersebut diizinkan, mereka akan semakin sulit mempunyai rumah sendiri.

Untuk memecahkan problem di atas dan memberi akses bagi MBR menerima rumah, pemerintah telah mencanangkan Program Sejuta Rumah.

Pemrakarsa program hal yang demikian telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo di Ungaran, Jawa Tengah, pada 29 April 2015. Program ini tersebar di beragam provinsi adalah DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Riau, dan Sulawesi Selatan.

Program sejuta rumah menawarkan uang muka yang betul-betul ringan dan angsuran bulanan yang relatif murah. Dengan membayar uang muka 1% dari dan angsuran ringan yang besarnya tergantung pada rentang waktu pelunasan, masyarakat dapat segera menghuninya.

Untuk tahun 2017, pembangunan rumah murah bersubsidi ini terus digulirkan dan dipercepat. Pada (4/5/2017), Presiden Jokowi telah mengesahkan pembangunan rumah murah untuk MBR di Villa Kencana, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Di daerah ini telah terbangun 4.105 unit rumah tapak dari agenda 8.749 unit rumah di atas lahan 105 ha

Program satu juta rumah juga merambah Balikpapan, Kalimantan Timur. Kamis (13/7/2017), proyek tersebut dilegalkan Presiden Jokowi. “Ini perumahan yang disubsidi pemerintah, baik yang disubsidi uang muka maupun yang disubsidi bunga. Jadi ini rumah dengan DP 1 persen betul-betul,” kata Jokowi.

Di perumahan Pesona Bukit Batuah yang terletak di Kecamatan Balikpapan Utara ini telah dibangun 500 unit rumah tapak dari sempurna sasaran sebanyak 4.000 unit. “Harganya tadi aku tanyakan ke pembeli Rp 128-135 juta. Cicilannya tergantung. Jika 10 tahun Rp1,3 juta kaprah-kaprah, sekiranya 15 tahun Rp 1,050 juta, sekiranya 20 tahun Rp 780 ribuan. Ini per bulan, jadi untuk masyarakat aku kira subsidi yang kita berikan benar-benar menolong,” jelas Presiden.

Benar kata Presiden, kreditan yang relatif ringan itu amat menolong. Dengan pendapatan Rp 3 – Rp 4 juta per bulan dan angsuran Rp 1 juta per bulan fixed, karenanya besar kreditan akan berkisar 30% dari pendapatan. Sehingga kebutuhan rumah tangga lain masih bisa dipenuhi dengan sisa pendapatan. Apalagi dengan bunga konsisten, tentu kreditan akan semakin ringan.

Langkah kongkret pemerintah tersebut yaitu amanat undang-undang dasar dan undang-undang yang diwujudkan oleh pemerintah. Hukum itu terkandung di dalam UUD 1945 pasal 28H dan UU nomor 1 tahun 2011 perihal Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta UU nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun.
Bergulirnya pembangunan sektor properti atau perumahan mempunyai pengaruh bawaan yang luas, termasuk penciptaan lapangan kerja yang tinggi. Semenjak ini lantaran sektor ini terkait dengan 170 industri sektor lainnya.

Direktur Utama Bank BTN Maryono mengatakan sebagai integrator Program Sejuta Rumah, pihaknya akan terus menyokong pemenuhan keperluan akan perumahan di Indonesia. Dalam proyek perumahan ini, Bank BTN tidak cuma berperan sebagai pemberi kredit pemilikan rumah (KPR), tetapi juga menyalurkan kredit konstruksi bagi pengembang.

“Kami terus berusaha memberikan fasilitas kredit tidak cuma bagi nasabah perorangan tapi juga bagi para pengembang untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat kelas menengah ke bawah,” jelas Maryono dalam pengesahan Villa Kencana Cikarang, Bekasi, Kamis (4/5/2017).

Segala diluncurkan pada 2015 sampai kuartal I/2017, nilai kredit perumahan yang sudah disalurkan Bank BTN dalam rangka menyokong Program Sejuta Rumah mencapai sekitar Rp144,37 triliun. Dukungan Bank BTN dalam Program Sejuta Rumah tersebut juga tersebar di seluruh Indonesia. Di Jawa misalnya, mulai April 2015 sampai kuartal I/2017, Bank BTN sudah menyalurkan KPR dan kredit konstruksi untuk 851.204 unit rumah atau senilai Rp103,82 triliun. Di Sumatera, Bank BTN mengucurkan kredit perumahan senilai Rp19,42 triliun untuk 235.226 unit rumah. Bank dengan kode emiten BBTN ini pun tercatat mengucurkan kredit perumahan untuk 116.787 unit rumah senilai Rp9,77 triliun di Kalimantan.

Lalu, di Sulawesi, tercatat ada 97.672 unit rumah yang mendapatkan kucuran kredit perumahan dari Bank BTN atau sepadan Rp7,18 triliun. Di Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat, Bank BTN juga menyalurkan kredit perumahan senilai Rp 3,44 triliun untuk 33.851 unit rumah. Kemudian di Papua, Bank BTN telah menyalurkan kredit perumahan senilai Rp722 miliar untuk 6.642 unit rumah.

Upaya pemerintah menyediakan rumah bagi MBR ini sekalian menjadi bukti kongkrit bagaimana menciptakan butir ke-5 Pancasila: Keadilan Sosial Bagi Rakyat Indonesia secara berjenjang dan berkesinambungan.

Refernsi:
www.Perumahansubsidi.com
www.SejutaRumahSubsidi.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.