News

Update informasi

Persyaratan mengajukan Kpr Rumah Bersubsidi Pemerintah 

Daftar Rumah Subsidi Pemerintah 2018

Prasyarat mengajukan Kpr Hunian Subsidi Pemerintah

Pemerintah bergegas menyediakan rumah yang relatif murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di berbagai provisi via Program Sejuta Rumah semenjak tahun 2015. Dengan uang muka 1% dan cicilan Rp 800 ribu – Rp 1,3 juta, rumah seluas 25 m2 dengan luas tanah 60 m2 telah dapat dihuni.

Bagi sebagian masyarakat, mempunyai rumah sendiri masih sebatas impian. Harga rumah terus membumbung tidak relatif murah oleh pendapatan yang mereka terima.

Ada sebagian unsur yang membuat harga rumah makin mahal. Pertama adalah inflasi, unsur ini bisa membikin harga rumah terkerek naik sekitar 10% tiap-tiap tahunnya. Kedua, kebutuhan akan rumah yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kesejahteraan. Sebagai keperluan primer, masyarakat akan memprioritaskan rumah secara khusus dulu sebelum berpaling pada keperluan lain. Di lain sisi, sebagian masyarakat juga mengamati rumah sebagai sarana investasi. Ketiga, kurangnya penyediaan rumah lantaran tingginya harga tanah dan susahnya menerima lahan.

Pelbagai faktor tersebut membikin backlog atau selisih pasokan dan permintaan rumah, sekarang menempuh 13,5 juta unit. Di sisi lain keperluan rumah baru yang bersumber dari pertumbuhan penduduk dan urbanisasi tiap tahunnya menempuh sekitar 800 ribu unit. Sementara keperluan rumah yang dapat dipenuhi hanya sekitar 400 ribu hingga 500 ribu unit.

Alhasil backlog terus naik, sehingga ada kekurangan sebesar 400.000 ribu unit setiap tahun. Selain itu, ada rumah yang tidak cocok huni, sebanyak 3,4 juta dan daerah kumuh perkotaan sekitar 38.000 hektar. Sulitnya mengatasi backlog ini lantaran semakin mahalnya harga lahan, meningkatnya biaya kontruksi, suku bunga, dan tingginya uang muka.

Walhasil, bagi masyarakat berpenghasilan rendah, jangankan membeli tunai, membayar uang muka dan mencicil bulanan saja tak kapabel. Mereka hasilnya terpaksa mengontrak, yang tentu akan menggerus pendapatan. Jika situasi tersebut diperkenankan, mereka akan kian sulit memiliki rumah sendiri.

Untuk menuntaskan masalah di atas dan memberi jalan masuk bagi MBR mendapatkan rumah, pemerintah sudah mencanangkan Program Sejuta Rumah.

Pelopor program tersebut sudah disahkan oleh Presiden Joko Widodo di Ungaran, Jawa Tengah, pada 29 April 2015. Program ini tersebar di beragam provinsi yakni DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Riau, dan Sulawesi Selatan.

Program sejuta rumah menawarkan uang muka yang amat ringan dan angsuran bulanan yang terjangkau. Dengan membayar uang muka 1% dari dan kreditan ringan yang besarnya tergantung pada jangka waktu pelunasan, masyarakat dapat segera menghuninya.

Untuk tahun 2017, pembangunan rumah murah bersubsidi ini terus digulirkan dan dipercepat. Pada (4/5/2017), Presiden Jokowi telah mengesahkan pembangunan rumah murah untuk MBR di Villa Kencana, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Di tempat ini sudah terbangun 4.105 unit rumah tapak dari rencana 8.749 unit rumah di atas lahan 105 ha

Program satu juta rumah juga merambah Balikpapan, Kalimantan Timur. Kamis (13/7/2017), proyek tersebut diresmikan Presiden Jokowi. “Ini perumahan yang disubsidi pemerintah, baik yang disubsidi uang muka ataupun yang disubsidi bunga. Jadi ini rumah dengan DP 1 persen betul-betul,” kata Jokowi.

Di perumahan Pesona Bukit Batuah yang terletak di Kecamatan Balikpapan Utara ini telah dibangun 500 unit rumah tapak dari sempurna target sebanyak 4.000 unit. “Harganya tadi aku tanyakan ke pembeli Rp 128-135 juta. Cicilannya tergantung. Bila 10 tahun Rp1,3 juta kaprah-kaprah, jikalau 15 tahun Rp 1,050 juta, jika 20 tahun Rp 780 ribuan. Ini per bulan, jadi untuk masyarakat saya kaprah subsidi yang kita berikan benar-benar menolong,” jelas Presiden.

Benar kata Presiden, cicilan yang relatif ringan itu sungguh-sungguh membantu. Dengan pendapatan Rp 3 – Rp 4 juta per bulan dan angsuran Rp 1 juta per bulan fixed, maka besar cicilan akan berkisar 30% dari pendapatan. Sehingga keperluan rumah tangga lain masih bisa dipenuhi dengan sisa pendapatan. Apalagi dengan bunga konsisten, tentu kreditan akan kian ringan.

Langkah kongkrit pemerintah hal yang demikian yakni amanat undang-undang dasar dan undang-undang yang diwujudkan oleh pemerintah. Regulasi itu terkandung di dalam UUD 1945 pasal 28H dan UU nomor 1 tahun 2011 perihal Perumahan dan Wilayah Permukiman, serta UU nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun.
Bergulirnya pembangunan sektor properti atau perumahan memiliki pengaruh bawaan yang luas, termasuk penciptaan lapangan kerja yang tinggi. Sejak ini lantaran sektor ini berkaitan dengan 170 industri sektor lainnya.

Direktur Utama Bank BTN Maryono mengatakan sebagai integrator Program Sejuta Rumah, pihaknya akan terus mendukung pemenuhan keperluan akan perumahan di Indonesia. Dalam proyek perumahan ini, Bank BTN tak cuma berperan sebagai pemberi kredit pemilikan rumah (KPR), tapi juga menyalurkan kredit konstruksi bagi pengembang.

“Kami terus berusaha memberikan fasilitas kredit tidak hanya bagi nasabah perorangan tapi juga bagi para pengembang untuk bisa memenuhi keperluan rumah masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat kelas menengah ke bawah,” terang Maryono dalam pengesahan Villa Kencana Cikarang, Bekasi, Kamis (4/5/2017).

Segala diluncurkan pada 2015 hingga kuartal I/2017, skor kredit perumahan yang telah disalurkan Bank BTN dalam rangka mendukung Program Sejuta Rumah menempuh sekitar Rp144,37 triliun. Dukungan Bank BTN dalam Program Sejuta Rumah tersebut juga tersebar di seluruh Indonesia. Di Jawa semisal, mulai April 2015 hingga kuartal I/2017, Bank BTN telah menyalurkan KPR dan kredit konstruksi untuk 851.204 unit rumah atau senilai Rp103,82 triliun. Di Sumatera, Bank BTN mengucurkan kredit perumahan senilai Rp19,42 triliun untuk 235.226 unit rumah. Bank dengan kode emiten BBTN ini pun tercatat mengucurkan kredit perumahan untuk 116.787 unit rumah senilai Rp9,77 triliun di Kalimantan.

Lalu, di Sulawesi, tercatat ada 97.672 unit rumah yang memperoleh kucuran kredit perumahan dari Bank BTN atau berimbang Rp7,18 triliun. Di Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat, Bank BTN juga menyalurkan kredit perumahan senilai Rp 3,44 triliun untuk 33.851 unit rumah. Kemudian di Papua, Bank BTN telah menyalurkan kredit perumahan senilai Rp722 miliar untuk 6.642 unit rumah.

Upaya pemerintah menyediakan rumah bagi MBR ini sekaligus menjadi bukti riil bagaimana menciptakan butir ke-5 Pancasila: Keadilan Sosial Bagi Rakyat Indonesia secara bertahap dan berkesinambungan.

Refernsi:
www.Perumahansubsidi.com
www.SejutaRumahSubsidi.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.