News

Update informasi

Persyaratan mengajukan Kpr Rumah Subsidi Pemerintah 

Prasyarat mengajukan Kpr Hunian Subsidi Pemerintah

Pemerintah bergegas menyediakan rumah yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di berbagai provisi lewat Program Sejuta Rumah semenjak tahun 2015. Dengan uang muka 1% dan cicilan Rp 800 ribu – Rp 1,3 juta, rumah seluas 25 m2 dengan luas tanah 60 m2 sudah dapat dihuni.

Bagi sebagian masyarakat, memiliki rumah sendiri masih sebatas hasrat. Harga rumah terus melambung tidak terjangkau oleh pendapatan yang mereka terima.

Ada beberapa faktor yang membuat harga rumah makin mahal. Pertama ialah inflasi, unsur ini dapat membikin harga rumah terkerek naik sekitar 10% tiap-tiap tahunnya. Kedua, keperluan akan rumah yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kesejahteraan. Sebagai keperluan primer, masyarakat akan memprioritaskan rumah terutamanya dulu sebelum berpaling pada keperluan lain. Di lain sisi, beberapa masyarakat juga memperhatikan rumah sebagai sarana investasi. Ketiga, kurangnya penyediaan rumah lantaran tingginya harga tanah dan sulitnya mendapatkan lahan.

Beraneka faktor tersebut membuat backlog atau selisih pasokan dan permintaan rumah, sekarang mencapai 13,5 juta unit. Di sisi lain keperluan rumah baru yang bersumber dari pertumbuhan penduduk dan urbanisasi tiap-tiap tahunnya menempuh sekitar 800 ribu unit. Sementara keperluan rumah yang dapat dipenuhi cuma sekitar 400 ribu hingga 500 ribu unit.

Alhasil backlog terus naik, sehingga ada kekurangan sebesar 400.000 ribu unit setiap tahun. Selain itu, ada rumah yang tak cocok huni, sebanyak 3,4 juta dan tempat kumuh perkotaan sekitar 38.000 hektar. Susahnya memecahkan backlog ini lantaran kian mahalnya harga lahan, meningkatnya biaya kontruksi, suku bunga, dan tingginya uang muka.

Walhasil, bagi masyarakat berpenghasilan rendah, jangankan membeli tunai, membayar uang muka dan mengkredit bulanan saja tidak cakap. Mereka akibatnya terpaksa mengontrak, yang tentu akan menggerus pendapatan. Seandainya kondisi tersebut dibiarkan, mereka akan semakin susah memiliki rumah sendiri.

Untuk mengatasi persoalan di atas dan memberi akses bagi MBR menerima rumah, pemerintah sudah mencanangkan Program Sejuta Rumah.

Pelopor program tersebut sudah dilegalkan oleh Presiden Joko Widodo di Ungaran, Jawa Tengah, pada 29 April 2015. Program ini tersebar di pelbagai provinsi yakni DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Riau, dan Sulawesi Selatan.

Program sejuta rumah menawarkan uang muka yang sungguh-sungguh ringan dan angsuran bulanan yang terjangkau. Dengan membayar uang muka 1% dari dan cicilan ringan yang besarnya tergantung pada bentang waktu pelunasan, masyarakat bisa lantas menghuninya.

Untuk tahun 2017, pembangunan rumah murah bersubsidi ini terus digulirkan dan dipercepat. Pada (4/5/2017), Presiden Jokowi sudah meresmikan pembangunan rumah murah untuk MBR di Villa Kencana, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Di tempat ini sudah terbangun 4.105 unit rumah tapak dari rencana 8.749 unit rumah di atas lahan 105 ha

Program satu juta rumah juga merambah Balikpapan, Kalimantan Timur. Kamis (13/7/2017), proyek tersebut diresmikan Presiden Jokowi. “Ini perumahan yang disubsidi pemerintah, baik yang disubsidi uang muka ataupun yang disubsidi bunga. Jadi ini rumah dengan DP 1 persen betul-betul,” kata Jokowi.

Di perumahan Pesona Bukit Batuah yang berlokasi di Kecamatan Balikpapan Utara ini telah dibangun 500 unit rumah tapak dari total sasaran sebanyak 4.000 unit. “Harganya tadi saya tanyakan ke pembeli Rp 128-135 juta. Angsurannya tergantung. Apabila 10 tahun Rp1,3 juta kira-kira, jikalau 15 tahun Rp 1,050 juta, bila 20 tahun Rp 780 ribuan. Ini per bulan, jadi untuk masyarakat saya kira subsidi yang kita berikan betul-betul membantu,” terang Presiden.

Benar kata Presiden, kreditan yang relatif ringan itu betul-betul menolong. Dengan pendapatan Rp 3 – Rp 4 juta per bulan dan angsuran Rp 1 juta per bulan fixed, maka besar cicilan akan berkisar 30% dari pendapatan. Sehingga keperluan rumah tangga lain masih dapat dipenuhi dengan sisa pendapatan. Apalagi dengan bunga tetap, tentu kreditan akan semakin ringan.

Langkah kongkret pemerintah tersebut yakni amanat undang-undang dasar dan undang-undang yang diciptakan oleh pemerintah. Aturan itu terkandung di dalam UUD 1945 pasal 28H dan UU nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Wilayah Permukiman, serta UU nomor 20 tahun 2011 perihal Rumah Susun.
Bergulirnya pembangunan sektor properti atau perumahan memiliki dampak turunan yang luas, termasuk penciptaan lapangan kerja yang tinggi. Sejak ini lantaran sektor ini berkaitan dengan 170 industri sektor lainnya.

Direktur Utama Bank BTN Maryono mengatakan sebagai integrator Program Sejuta Rumah, pihaknya akan terus menyokong pemenuhan keperluan akan perumahan di Indonesia. Dalam proyek perumahan ini, Bank BTN tak hanya berperan sebagai pemberi kredit pemilikan rumah (KPR), namun juga menyalurkan kredit konstruksi bagi pengembang.

“Kami terus berusaha memberikan fasilitas kredit tak cuma bagi nasabah perorangan namun juga bagi para pengembang untuk bisa memenuhi kebutuhan rumah masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat kelas menengah ke bawah,” terang Maryono dalam pengesahan Villa Kencana Cikarang, Bekasi, Kamis (4/5/2017).

Segala diluncurkan pada 2015 sampai kuartal I/2017, poin kredit perumahan yang telah disalurkan Bank BTN dalam rangka menyokong Program Sejuta Rumah mencapai sekitar Rp144,37 triliun. Dukungan Bank BTN dalam Program Sejuta Rumah hal yang demikian juga tersebar di semua Indonesia. Di Jawa seumpama, mulai April 2015 hingga kuartal I/2017, Bank BTN telah menyalurkan KPR dan kredit konstruksi untuk 851.204 unit rumah atau senilai Rp103,82 triliun. Di Sumatera, Bank BTN mengucurkan kredit perumahan senilai Rp19,42 triliun untuk 235.226 unit rumah. Bank dengan kode emiten BBTN ini bahkan tercatat mengucurkan kredit perumahan untuk 116.787 unit rumah senilai Rp9,77 triliun di Kalimantan.

Lalu, di Sulawesi, tercatat ada 97.672 unit rumah yang mendapatkan kucuran kredit perumahan dari Bank BTN atau seimbang Rp7,18 triliun. Di Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat, Bank BTN juga menyalurkan kredit perumahan senilai Rp 3,44 triliun untuk 33.851 unit rumah. Kemudian di Papua, Bank BTN sudah menyalurkan kredit perumahan senilai Rp722 miliar untuk 6.642 unit rumah.

Upaya pemerintah menyediakan rumah bagi MBR ini sekalian menjadi bukti nyata bagaimana mewujudkan butir ke-5 Pancasila: Keadilan Sosial Bagi Rakyat Indonesia secara bertahap dan berkesinambungan.

Refernsi:
www.Perumahansubsidi.com
www.SejutaRumahSubsidi.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.