News

Update informasi

Prasyarat mengajukan Kpr Hunian Subsidi Pemerintah 

Daftar Rumah Subsidi Pemerintah 2018

Persyaratan mengajukan Kpr Rumah Subsidi Pemerintah

Pemerintah bergegas menyediakan rumah yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di pelbagai provisi lewat Program Sejuta Rumah sejak tahun 2015. Dengan uang muka 1% dan cicilan Rp 800 ribu – Rp 1,3 juta, rumah seluas 25 m2 dengan luas tanah 60 m2 telah bisa dihuni.

Bagi sebagian masyarakat, memiliki rumah sendiri masih sebatas cita-cita. Harga rumah terus membumbung tak relatif murah oleh pendapatan yang mereka terima.

Ada sebagian unsur yang membikin harga rumah makin mahal. Pertama ialah inflasi, unsur ini dapat membuat harga rumah terkerek naik sekitar 10% setiap tahunnya. Kedua, kebutuhan akan rumah yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kesejahteraan. Sebagai kebutuhan primer, masyarakat akan memprioritaskan rumah terlebih dahulu sebelum berpaling pada kebutuhan lain. Di lain sisi, beberapa masyarakat juga mengamati rumah sebagai sarana investasi. Ketiga, kurangnya penyediaan rumah lantaran tingginya harga tanah dan sulitnya menerima lahan.

Berjenis-jenis elemen hal yang demikian membuat backlog atau selisih pasokan dan permintaan rumah, kini menempuh 13,5 juta unit. Di sisi lain kebutuhan rumah baru yang bersumber dari pertumbuhan penduduk dan urbanisasi tiap tahunnya menempuh sekitar 800 ribu unit. Sementara kebutuhan rumah yang dapat dipenuhi hanya sekitar 400 ribu sampai 500 ribu unit.

Akhirnya backlog terus naik, sehingga ada kekurangan sebesar 400.000 ribu unit tiap tahun. Selain itu, ada rumah yang tak pantas huni, sebanyak 3,4 juta dan tempat kumuh perkotaan sekitar 38.000 hektar. Sulitnya menyelesaikan backlog ini lantaran kian mahalnya harga lahan, meningkatnya tarif kontruksi, suku bunga, dan tingginya uang muka.

Akhirnya, bagi masyarakat berpenghasilan rendah, jangankan membeli tunai, membayar uang muka dan mengredit bulanan saja tidak sanggup. Mereka hasilnya terpaksa mengontrak, yang tentu akan menggerus pendapatan. Kalau situasi tersebut dibolehkan, mereka akan kian susah memiliki rumah sendiri.

Untuk mengatasi permasalahan di atas dan memberi akses bagi MBR menerima rumah, pemerintah telah mencanangkan Program Sejuta Rumah.

Pemrakarsa program hal yang demikian telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di Ungaran, Jawa Tengah, pada 29 April 2015. Program ini tersebar di berbagai provinsi yaitu DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Riau, dan Sulawesi Selatan.

Program sejuta rumah menawarkan uang muka yang sangat ringan dan angsuran bulanan yang relatif murah. Dengan membayar uang muka 1% dari dan kreditan ringan yang besarnya tergantung pada rentang waktu pelunasan, masyarakat dapat lantas menghuninya.

Untuk tahun 2017, pembangunan rumah murah bersubsidi ini terus digulirkan dan dipercepat. Pada (4/5/2017), Presiden Jokowi sudah meresmikan pembangunan rumah murah untuk MBR di Villa Kencana, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Di daerah ini telah terbangun 4.105 unit rumah tapak dari rencana 8.749 unit rumah di atas lahan 105 ha

Program satu juta rumah juga merambah Balikpapan, Kalimantan Timur. Kamis (13/7/2017), proyek tersebut dilegalkan Presiden Jokowi. “Ini perumahan yang disubsidi pemerintah, baik yang disubsidi uang muka maupun yang disubsidi bunga. Jadi ini rumah dengan DP 1 persen betul-betul,” kata Jokowi.

Di perumahan Pesona Bukit Batuah yang terletak di Kecamatan Balikpapan Utara ini telah dibangun 500 unit rumah tapak dari sempurna sasaran sebanyak 4.000 unit. “Harganya tadi aku tanyakan ke pembeli Rp 128-135 juta. Cicilannya tergantung. Bila 10 tahun Rp1,3 juta kira-kaprah, apabila 15 tahun Rp 1,050 juta, sekiranya 20 tahun Rp 780 ribuan. Ini per bulan, jadi untuk masyarakat aku kaprah subsidi yang kita berikan sungguh-sungguh membantu,” terang Presiden.

Benar kata Presiden, angsuran yang relatif ringan itu benar-benar menolong. Dengan pendapatan Rp 3 – Rp 4 juta per bulan dan cicilan Rp 1 juta per bulan fixed, maka besar cicilan akan berkisar 30% dari pendapatan. Sehingga kebutuhan rumah tangga lain masih bisa dipenuhi dengan sisa pendapatan. Apalagi dengan bunga tetap, tentu cicilan akan kian ringan.

Langkah kongkrit pemerintah tersebut yaitu amanat undang-undang dasar dan undang-undang yang dihasilkan oleh pemerintah. Peraturan itu terkandung di dalam UUD 1945 pasal 28H dan UU nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta UU nomor 20 tahun 2011 perihal Rumah Susun.
Bergulirnya pembangunan sektor properti atau perumahan mempunyai akibat bawaan yang luas, termasuk penciptaan lapangan kerja yang tinggi. Sejak ini lantaran sektor ini terkait dengan 170 industri sektor lainnya.

Direktur Utama Bank BTN Maryono mengatakan sebagai integrator Program Sejuta Rumah, pihaknya akan terus mendukung pemenuhan kebutuhan akan perumahan di Indonesia. Dalam proyek perumahan ini, Bank BTN tidak cuma berperan sebagai pemberi kredit pemilikan rumah (KPR), tapi juga menyalurkan kredit konstruksi bagi pengembang.

“Kami terus berupaya memberikan fasilitas kredit tidak hanya bagi nasabah perorangan tapi juga bagi para pengembang untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat kelas menengah ke bawah,” terang Maryono dalam peresmian Villa Kencana Cikarang, Bekasi, Kamis (4/5/2017).

Semua diluncurkan pada 2015 hingga kuartal I/2017, skor kredit perumahan yang sudah disalurkan Bank BTN dalam rangka mensupport Program Sejuta Rumah menempuh sekitar Rp144,37 triliun. Dukungan Bank BTN dalam Program Sejuta Rumah hal yang demikian juga tersebar di segala Indonesia. Di Jawa umpamanya, mulai April 2015 hingga kuartal I/2017, Bank BTN sudah menyalurkan KPR dan kredit konstruksi untuk 851.204 unit rumah atau senilai Rp103,82 triliun. Di Sumatera, Bank BTN mengucurkan kredit perumahan senilai Rp19,42 triliun untuk 235.226 unit rumah. Bank dengan kode emiten BBTN ini bahkan tercatat mengucurkan kredit perumahan untuk 116.787 unit rumah senilai Rp9,77 triliun di Kalimantan.

Lalu, di Sulawesi, tercatat ada 97.672 unit rumah yang mendapat kucuran kredit perumahan dari Bank BTN atau setara Rp7,18 triliun. Di Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat, Bank BTN juga menyalurkan kredit perumahan senilai Rp 3,44 triliun untuk 33.851 unit rumah. Kemudian di Papua, Bank BTN sudah menyalurkan kredit perumahan senilai Rp722 miliar untuk 6.642 unit rumah.

Upaya pemerintah menyediakan rumah bagi MBR ini sekaligus menjadi bukti nyata bagaimana menciptakan butir ke-5 Pancasila: Keadilan Sosial Bagi Rakyat Indonesia secara bertahap dan berkesinambungan.

Refernsi:
www.Perumahansubsidi.com
www.SejutaRumahSubsidi.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.