News

Update informasi

Prasyarat mengajukan Kpr Rumah Subsidi Pemerintah 

Daftar Rumah Subsidi Pemerintah 2018

Ketentuan mengajukan Kpr Perumahan Bersubsidi Pemerintah

Pemerintah bergegas menyediakan rumah yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di berjenis-jenis provisi via Program Sejuta Rumah semenjak tahun 2015. Dengan uang muka 1% dan angsuran Rp 800 ribu – Rp 1,3 juta, rumah seluas 25 m2 dengan luas tanah 60 m2 sudah bisa dihuni.

Bagi beberapa masyarakat, memiliki rumah sendiri masih sebatas asa. Harga rumah terus membumbung tak relatif murah oleh pendapatan yang mereka terima.

Ada sebagian faktor yang membikin harga rumah makin mahal. Pertama adalah inflasi, faktor ini bisa membikin harga rumah terkerek naik sekitar 10% setiap tahunnya. Kedua, keperluan akan rumah yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kesejahteraan. Sebagai kebutuhan primer, masyarakat akan memprioritaskan rumah lebih-lebih dulu sebelum berpaling pada keperluan lain. Di lain sisi, sebagian masyarakat juga melihat rumah sebagai sarana investasi. Ketiga, kurangnya penyediaan rumah lantaran tingginya harga tanah dan sulitnya mendapatkan lahan.

Berbagai unsur hal yang demikian membuat backlog atau selisih pasokan dan permintaan rumah, sekarang mencapai 13,5 juta unit. Di sisi lain keperluan rumah baru yang bersumber dari pertumbuhan penduduk dan urbanisasi setiap tahunnya mencapai sekitar 800 ribu unit. Sementara kebutuhan rumah yang dapat dipenuhi hanya sekitar 400 ribu sampai 500 ribu unit.

Hasilnya backlog terus naik, sehingga ada kekurangan sebesar 400.000 ribu unit tiap-tiap tahun. Selain itu, ada rumah yang tidak cocok huni, sebanyak 3,4 juta dan tempat kumuh perkotaan sekitar 38.000 hektar. Susahnya menyelesaikan backlog ini lantaran kian mahalnya harga lahan, meningkatnya tarif kontruksi, suku bunga, dan tingginya uang muka.

Akibatnya, bagi masyarakat berpenghasilan rendah, jangankan membeli tunai, membayar uang muka dan mengangsur bulanan saja tidak kapabel. Mereka akibatnya terpaksa mengontrak, yang tentu akan menggerus pendapatan. Apabila keadaan hal yang demikian dibolehkan, mereka akan semakin sulit memiliki rumah sendiri.

Untuk memecahkan situasi sulit di atas dan memberi jalan masuk bagi MBR mendapatkan rumah, pemerintah sudah mencanangkan Program Sejuta Rumah.

Pencetus program hal yang demikian telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo di Ungaran, Jawa Tengah, pada 29 April 2015. Program ini tersebar di berbagai provinsi yakni DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Riau, dan Sulawesi Selatan.

Program sejuta rumah menawarkan uang muka yang sangat ringan dan angsuran bulanan yang relatif murah. Dengan membayar uang muka 1% dari dan cicilan ringan yang besarnya tergantung pada rentang waktu pelunasan, masyarakat bisa langsung menghuninya.

Untuk tahun 2017, pembangunan rumah murah bersubsidi ini terus digulirkan dan dipercepat. Pada (4/5/2017), Presiden Jokowi telah meresmikan pembangunan rumah murah untuk MBR di Villa Kencana, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Di daerah ini sudah terbangun 4.105 unit rumah tapak dari agenda 8.749 unit rumah di atas lahan 105 ha

Program satu juta rumah juga merambah Balikpapan, Kalimantan Timur. Kamis (13/7/2017), proyek hal yang demikian dilegalkan Presiden Jokowi. “Ini perumahan yang disubsidi pemerintah, baik yang disubsidi uang muka maupun yang disubsidi bunga. Jadi ini rumah dengan DP 1 persen betul-betul,” kata Jokowi.

Di perumahan Pesona Bukit Batuah yang terletak di Kecamatan Balikpapan Utara ini sudah dibangun 500 unit rumah tapak dari total target sebanyak 4.000 unit. “Harganya tadi saya tanyakan ke pembeli Rp 128-135 juta. Kreditannya tergantung. Jikalau 10 tahun Rp1,3 juta kira-kira, bila 15 tahun Rp 1,050 juta, jikalau 20 tahun Rp 780 ribuan. Ini per bulan, jadi untuk masyarakat saya kaprah subsidi yang kita berikan betul-betul membantu,” jelas Presiden.

Benar kata Presiden, cicilan yang relatif ringan itu betul-betul menolong. Dengan pendapatan Rp 3 – Rp 4 juta per bulan dan kreditan Rp 1 juta per bulan fixed, maka besar kreditan akan berkisar 30% dari pendapatan. Sehingga keperluan rumah tangga lain masih dapat dipenuhi dengan sisa pendapatan. Apalagi dengan bunga konsisten, tentu angsuran akan kian ringan.

Langkah riil pemerintah hal yang demikian ialah amanat undang-undang dasar dan undang-undang yang diciptakan oleh pemerintah. Hukum itu terkandung di dalam UUD 1945 pasal 28H dan UU nomor 1 tahun 2011 seputar Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta UU nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun.
Bergulirnya pembangunan sektor properti atau perumahan memiliki imbas turunan yang luas, termasuk penciptaan lapangan kerja yang tinggi. Semenjak ini lantaran sektor ini berkaitan dengan 170 industri sektor lainnya.

Direktur Utama Bank BTN Maryono mengatakan sebagai integrator Program Sejuta Rumah, pihaknya akan terus menyokong pemenuhan keperluan akan perumahan di Indonesia. Dalam proyek perumahan ini, Bank BTN tidak hanya berperan sebagai pemberi kredit pemilikan rumah (KPR), melainkan juga menyalurkan kredit konstruksi bagi pengembang.

“Kami terus berusaha memberikan fasilitas kredit tidak cuma bagi nasabah perorangan tetapi juga bagi para pengembang untuk bisa memenuhi kebutuhan rumah masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat kelas menengah ke bawah,” terang Maryono dalam peresmian Villa Kencana Cikarang, Bekasi, Kamis (4/5/2017).

Segala diluncurkan pada 2015 sampai kuartal I/2017, skor kredit perumahan yang telah disalurkan Bank BTN dalam rangka menunjang Program Sejuta Rumah mencapai sekitar Rp144,37 triliun. Dukungan Bank BTN dalam Program Sejuta Rumah tersebut juga tersebar di segala Indonesia. Di Jawa contohnya, mulai April 2015 hingga kuartal I/2017, Bank BTN telah menyalurkan KPR dan kredit konstruksi untuk 851.204 unit rumah atau senilai Rp103,82 triliun. Di Sumatera, Bank BTN mengucurkan kredit perumahan senilai Rp19,42 triliun untuk 235.226 unit rumah. Bank dengan kode emiten BBTN ini malah tercatat mengucurkan kredit perumahan untuk 116.787 unit rumah senilai Rp9,77 triliun di Kalimantan.

Lalu, di Sulawesi, tercatat ada 97.672 unit rumah yang memperoleh kucuran kredit perumahan dari Bank BTN atau seimbang Rp7,18 triliun. Di Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat, Bank BTN juga menyalurkan kredit perumahan senilai Rp 3,44 triliun untuk 33.851 unit rumah. Kemudian di Papua, Bank BTN sudah menyalurkan kredit perumahan senilai Rp722 miliar untuk 6.642 unit rumah.

Upaya pemerintah menyediakan rumah bagi MBR ini sekalian menjadi bukti riil bagaimana mewujudkan butir ke-5 Pancasila: Keadilan Sosial Bagi Rakyat Indonesia secara bertahap dan berkesinambungan.

Refernsi:
www.Perumahansubsidi.com
www.SejutaRumahSubsidi.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.