News

Update informasi

Syarat mengajukan Kpr Hunian Subsidi Pemerintah 

Ketentuan mengajukan Kpr Hunian Subsidi Pemerintah

Pemerintah bergegas menyediakan rumah yang relatif murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di bermacam-macam provisi melalui Program Sejuta Rumah sejak tahun 2015. Dengan uang muka 1% dan cicilan Rp 800 ribu – Rp 1,3 juta, rumah seluas 25 m2 dengan luas tanah 60 m2 sudah bisa dihuni.

Bagi beberapa masyarakat, memiliki rumah sendiri masih sebatas impian. Harga rumah terus melambung tak terjangkau oleh pendapatan yang mereka terima.

Ada sebagian unsur yang membikin harga rumah makin mahal. Pertama merupakan inflasi, elemen ini dapat membuat harga rumah terkerek naik sekitar 10% setiap tahunnya. Kedua, keperluan akan rumah yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kesejahteraan. Sebagai kebutuhan primer, masyarakat akan memprioritaskan rumah khususnya dahulu sebelum berpaling pada kebutuhan lain. Di lain sisi, beberapa masyarakat juga memandang rumah sebagai sarana investasi. Ketiga, kurangnya penyediaan rumah lantaran tingginya harga tanah dan sulitnya menerima lahan.

Berbagai elemen tersebut membuat backlog atau selisih pasokan dan permintaan rumah, sekarang mencapai 13,5 juta unit. Di sisi lain keperluan rumah baru yang bersumber dari pertumbuhan penduduk dan urbanisasi setiap tahunnya menempuh sekitar 800 ribu unit. Sementara kebutuhan rumah yang dapat dipenuhi cuma sekitar 400 ribu hingga 500 ribu unit.

Akibatnya backlog terus naik, sehingga ada kekurangan sebesar 400.000 ribu unit setiap tahun. Selain itu, ada rumah yang tak layak huni, sebanyak 3,4 juta dan tempat kumuh perkotaan sekitar 38.000 hektar. Sulitnya menuntaskan backlog ini lantaran semakin mahalnya harga lahan, meningkatnya biaya kontruksi, suku bunga, dan tingginya uang muka.

Hasilnya, bagi masyarakat berpenghasilan rendah, jangankan membeli tunai, membayar uang muka dan mengredit bulanan saja tak sanggup. Mereka akhirnya terpaksa mengontrak, yang tentu akan menggerus pendapatan. Kalau kondisi hal yang demikian diperbolehkan, mereka akan semakin susah mempunyai rumah sendiri.

Untuk menuntaskan problem di atas dan memberi jalan masuk bagi MBR mendapatkan rumah, pemerintah telah mencanangkan Program Sejuta Rumah.

Penggerak program tersebut sudah dilegalkan oleh Presiden Joko Widodo di Ungaran, Jawa Tengah, pada 29 April 2015. Program ini tersebar di bermacam provinsi adalah DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Riau, dan Sulawesi Selatan.

Program sejuta rumah menawarkan uang muka yang betul-betul ringan dan angsuran bulanan yang relatif murah. Dengan membayar uang muka 1% dari dan angsuran ringan yang besarnya tergantung pada bentang waktu pelunasan, masyarakat dapat segera menghuninya.

Untuk tahun 2017, pembangunan rumah murah bersubsidi ini terus digulirkan dan dipercepat. Pada (4/5/2017), Presiden Jokowi telah mengesahkan pembangunan rumah murah untuk MBR di Villa Kencana, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Di daerah ini telah terbangun 4.105 unit rumah tapak dari rencana 8.749 unit rumah di atas lahan 105 ha

Program satu juta rumah juga merambah Balikpapan, Kalimantan Timur. Kamis (13/7/2017), proyek hal yang demikian dilegalkan Presiden Jokowi. “Ini perumahan yang disubsidi pemerintah, bagus yang disubsidi uang muka maupun yang disubsidi bunga. Jadi ini rumah dengan DP 1 persen betul-betul,” kata Jokowi.

Di perumahan Pesona Bukit Batuah yang berlokasi di Kecamatan Balikpapan Utara ini sudah dibangun 500 unit rumah tapak dari sempurna sasaran sebanyak 4.000 unit. “Harganya tadi aku tanyakan ke pembeli Rp 128-135 juta. Angsurannya tergantung. Kalau 10 tahun Rp1,3 juta kira-kira, bila 15 tahun Rp 1,050 juta, sekiranya 20 tahun Rp 780 ribuan. Ini per bulan, jadi untuk masyarakat aku kira subsidi yang kita berikan amat menolong,” terang Presiden.

Benar kata Presiden, cicilan yang relatif ringan itu betul-betul membantu. Dengan pendapatan Rp 3 – Rp 4 juta per bulan dan angsuran Rp 1 juta per bulan fixed, maka besar cicilan akan berkisar 30% dari pendapatan. Sehingga kebutuhan rumah tangga lain masih bisa dipenuhi dengan sisa pendapatan. Apalagi dengan bunga tetap, tentu cicilan akan semakin ringan.

Langkah nyata pemerintah hal yang demikian merupakan amanat undang-undang dasar dan undang-undang yang dijadikan oleh pemerintah. Aturan itu terkandung di dalam UUD 1945 pasal 28H dan UU nomor 1 tahun 2011 perihal Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta UU nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun.
Bergulirnya pembangunan sektor properti atau perumahan mempunyai akibat turunan yang luas, termasuk penciptaan lapangan kerja yang tinggi. Sejak ini lantaran sektor ini berhubungan dengan 170 industri sektor lainnya.

Direktur Utama Bank BTN Maryono mengatakan sebagai integrator Program Sejuta Rumah, pihaknya akan terus menyokong pemenuhan keperluan akan perumahan di Indonesia. Dalam proyek perumahan ini, Bank BTN tak cuma berperan sebagai pemberi kredit pemilikan rumah (KPR), tetapi juga menyalurkan kredit konstruksi bagi pengembang.

“Kami terus berusaha memberikan fasilitas kredit tak hanya bagi nasabah perorangan melainkan juga bagi para pengembang untuk dapat memenuhi keperluan rumah masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat kelas menengah ke bawah,” jelas Maryono dalam peresmian Villa Kencana Cikarang, Bekasi, Kamis (4/5/2017).

Seluruh diluncurkan pada 2015 sampai kuartal I/2017, nilai kredit perumahan yang telah disalurkan Bank BTN dalam rangka menunjang Program Sejuta Rumah mencapai sekitar Rp144,37 triliun. Dukungan Bank BTN dalam Program Sejuta Rumah tersebut juga tersebar di segala Indonesia. Di Jawa misalnya, mulai April 2015 hingga kuartal I/2017, Bank BTN sudah menyalurkan KPR dan kredit konstruksi untuk 851.204 unit rumah atau senilai Rp103,82 triliun. Di Sumatera, Bank BTN mengucurkan kredit perumahan senilai Rp19,42 triliun untuk 235.226 unit rumah. Bank dengan kode emiten BBTN ini malah tercatat mengucurkan kredit perumahan untuk 116.787 unit rumah senilai Rp9,77 triliun di Kalimantan.

Lalu, di Sulawesi, tercatat ada 97.672 unit rumah yang mendapatkan kucuran kredit perumahan dari Bank BTN atau berimbang Rp7,18 triliun. Di Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat, Bank BTN juga menyalurkan kredit perumahan senilai Rp 3,44 triliun untuk 33.851 unit rumah. Kemudian di Papua, Bank BTN telah menyalurkan kredit perumahan senilai Rp722 miliar untuk 6.642 unit rumah.

Upaya pemerintah menyediakan rumah bagi MBR ini sekaligus menjadi bukti kongkret bagaimana menciptakan butir ke-5 Pancasila: Keadilan Sosial Bagi Rakyat Indonesia secara berjenjang dan berkesinambungan.

Refernsi:
www.Perumahansubsidi.com
www.SejutaRumahSubsidi.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.