News

Update informasi

Syarat mengajukan Kpr Perumahan Bersubsidi Pemerintah 

Syarat mengajukan Kpr Hunian Bersubsidi Pemerintah

Pemerintah bergegas menyediakan rumah yang relatif murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di bermacam provisi melewati Program Sejuta Rumah sejak tahun 2015. Dengan uang muka 1% dan kreditan Rp 800 ribu – Rp 1,3 juta, rumah seluas 25 m2 dengan luas tanah 60 m2 sudah dapat dihuni.

Bagi sebagian masyarakat, memiliki rumah sendiri masih sebatas cita-cita. Harga rumah terus membumbung tidak terjangkau oleh pendapatan yang mereka terima.

Ada beberapa unsur yang membuat harga rumah makin mahal. Pertama merupakan inflasi, elemen ini dapat membuat harga rumah terkerek naik sekitar 10% tiap-tiap tahunnya. Kedua, kebutuhan akan rumah yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kesejahteraan. Sebagai kebutuhan primer, masyarakat akan memprioritaskan rumah lebih-lebih dulu sebelum berpaling pada keperluan lain. Di lain sisi, beberapa masyarakat juga mengamati rumah sebagai sarana investasi. Ketiga, kurangnya penyediaan rumah lantaran tingginya harga tanah dan sulitnya mendapatkan lahan.

Pelbagai elemen hal yang demikian membikin backlog atau selisih pasokan dan permintaan rumah, kini menempuh 13,5 juta unit. Di sisi lain kebutuhan rumah baru yang bersumber dari pertumbuhan penduduk dan urbanisasi tiap tahunnya mencapai sekitar 800 ribu unit. Sementara keperluan rumah yang bisa dipenuhi cuma sekitar 400 ribu hingga 500 ribu unit.

Akibatnya backlog terus naik, sehingga ada kekurangan sebesar 400.000 ribu unit tiap-tiap tahun. Selain itu, ada rumah yang tidak pantas huni, sebanyak 3,4 juta dan tempat kumuh perkotaan sekitar 38.000 hektar. Sulitnya menuntaskan backlog ini lantaran semakin mahalnya harga lahan, meningkatnya biaya kontruksi, suku bunga, dan tingginya uang muka.

Akhirnya, bagi masyarakat berpenghasilan rendah, jangankan membeli tunai, membayar uang muka dan mengredit bulanan saja tak sanggup. Mereka akibatnya terpaksa mengontrak, yang tentu akan menggerus pendapatan. Kalau kondisi hal yang demikian diperkenankan, mereka akan kian sulit memiliki rumah sendiri.

Untuk mengatasi dilema di atas dan memberi jalan masuk bagi MBR menerima rumah, pemerintah sudah mencanangkan Program Sejuta Rumah.

Penggerak program tersebut sudah disahkan oleh Presiden Joko Widodo di Ungaran, Jawa Tengah, pada 29 April 2015. Program ini tersebar di beraneka provinsi yakni DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Riau, dan Sulawesi Selatan.

Program sejuta rumah menawarkan uang muka yang sangat ringan dan angsuran bulanan yang terjangkau. Dengan membayar uang muka 1% dari dan angsuran ringan yang besarnya tergantung pada bentang waktu pelunasan, masyarakat bisa segera menghuninya.

Untuk tahun 2017, pembangunan rumah murah bersubsidi ini terus digulirkan dan dipercepat. Pada (4/5/2017), Presiden Jokowi sudah meresmikan pembangunan rumah murah untuk MBR di Villa Kencana, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Di tempat ini telah terbangun 4.105 unit rumah tapak dari rencana 8.749 unit rumah di atas lahan 105 ha

Program satu juta rumah juga merambah Balikpapan, Kalimantan Timur. Kamis (13/7/2017), proyek hal yang demikian diresmikan Presiden Jokowi. “Ini perumahan yang disubsidi pemerintah, baik yang disubsidi uang muka maupun yang disubsidi bunga. Jadi ini rumah dengan DP 1 persen betul-betul,” kata Jokowi.

Di perumahan Pesona Bukit Batuah yang berlokasi di Kecamatan Balikpapan Utara ini telah dibangun 500 unit rumah tapak dari total target sebanyak 4.000 unit. “Harganya tadi saya tanyakan ke pembeli Rp 128-135 juta. Cicilannya tergantung. Jika 10 tahun Rp1,3 juta kaprah-kira, kalau 15 tahun Rp 1,050 juta, bila 20 tahun Rp 780 ribuan. Ini per bulan, jadi untuk masyarakat saya kaprah subsidi yang kita berikan benar-benar membantu,” jelas Presiden.

Benar kata Presiden, kreditan yang relatif ringan itu betul-betul membantu. Dengan pendapatan Rp 3 – Rp 4 juta per bulan dan kreditan Rp 1 juta per bulan fixed, karenanya besar kreditan akan berkisar 30% dari pendapatan. Sehingga keperluan rumah tangga lain masih dapat dipenuhi dengan sisa pendapatan. Apalagi dengan bunga tetap, tentu cicilan akan semakin ringan.

Langkah riil pemerintah tersebut yaitu amanat undang-undang dasar dan undang-undang yang diciptakan oleh pemerintah. Aturan itu terkandung di dalam UUD 1945 pasal 28H dan UU nomor 1 tahun 2011 seputar Perumahan dan Wilayah Permukiman, serta UU nomor 20 tahun 2011 perihal Rumah Susun.
Bergulirnya pembangunan sektor properti atau perumahan memiliki dampak bawaan yang luas, termasuk penciptaan lapangan kerja yang tinggi. Semenjak ini lantaran sektor ini berkaitan dengan 170 industri sektor lainnya.

Direktur Utama Bank BTN Maryono mengatakan sebagai integrator Program Sejuta Rumah, pihaknya akan terus menyokong pemenuhan kebutuhan akan perumahan di Indonesia. Dalam proyek perumahan ini, Bank BTN tidak cuma berperan sebagai pemberi kredit pemilikan rumah (KPR), tetapi juga menyalurkan kredit konstruksi bagi pengembang.

“Kami terus berupaya memberikan fasilitas kredit tak cuma bagi nasabah perorangan tetapi juga bagi para pengembang untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat kelas menengah ke bawah,” jelas Maryono dalam peresmian Villa Kencana Cikarang, Bekasi, Kamis (4/5/2017).

Semua diluncurkan pada 2015 sampai kuartal I/2017, poin kredit perumahan yang sudah disalurkan Bank BTN dalam rangka mendorong Program Sejuta Rumah menempuh sekitar Rp144,37 triliun. Dukungan Bank BTN dalam Program Sejuta Rumah tersebut juga tersebar di segala Indonesia. Di Jawa misalnya, mulai April 2015 sampai kuartal I/2017, Bank BTN telah menyalurkan KPR dan kredit konstruksi untuk 851.204 unit rumah atau senilai Rp103,82 triliun. Di Sumatera, Bank BTN mengucurkan kredit perumahan senilai Rp19,42 triliun untuk 235.226 unit rumah. Bank dengan kode emiten BBTN ini bahkan tercatat mengucurkan kredit perumahan untuk 116.787 unit rumah senilai Rp9,77 triliun di Kalimantan.

Lalu, di Sulawesi, tercatat ada 97.672 unit rumah yang mendapatkan kucuran kredit perumahan dari Bank BTN atau sepadan Rp7,18 triliun. Di Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat, Bank BTN juga menyalurkan kredit perumahan senilai Rp 3,44 triliun untuk 33.851 unit rumah. Kemudian di Papua, Bank BTN telah menyalurkan kredit perumahan senilai Rp722 miliar untuk 6.642 unit rumah.

Upaya pemerintah menyediakan rumah bagi MBR ini sekaligus menjadi bukti nyata bagaimana menciptakan butir ke-5 Pancasila: Keadilan Sosial Bagi Rakyat Indonesia secara berjenjang dan berkesinambungan.

Refernsi:
www.Perumahansubsidi.com
www.SejutaRumahSubsidi.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.