News

Update informasi

Syarat mengajukan Kpr Rumah Bersubsidi Pemerintah 

Prasyarat mengajukan Kpr Hunian Subsidi Pemerintah

Pemerintah bergegas menyediakan rumah yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di pelbagai provisi via Program Sejuta Rumah semenjak tahun 2015. Dengan uang muka 1% dan angsuran Rp 800 ribu – Rp 1,3 juta, rumah seluas 25 m2 dengan luas tanah 60 m2 sudah dapat dihuni.

Bagi sebagian masyarakat, memiliki rumah sendiri masih sebatas cita-cita. Harga rumah terus melambung tak relatif murah oleh pendapatan yang mereka terima.

Ada sebagian elemen yang membuat harga rumah makin mahal. Pertama yaitu inflasi, elemen ini bisa membuat harga rumah terkerek naik sekitar 10% tiap-tiap tahunnya. Kedua, kebutuhan akan rumah yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kesejahteraan. Sebagai keperluan primer, masyarakat akan memprioritaskan rumah terlebih dulu sebelum berpaling pada keperluan lain. Di lain sisi, beberapa masyarakat juga melihat rumah sebagai sarana investasi. Ketiga, kurangnya penyediaan rumah lantaran tingginya harga tanah dan susahnya menerima lahan.

Berjenis-jenis faktor hal yang demikian membikin backlog atau selisih pasokan dan permintaan rumah, kini menempuh 13,5 juta unit. Di sisi lain kebutuhan rumah baru yang bersumber dari pertumbuhan penduduk dan urbanisasi tiap tahunnya menempuh sekitar 800 ribu unit. Sementara keperluan rumah yang dapat dipenuhi hanya sekitar 400 ribu hingga 500 ribu unit.

Akhirnya backlog terus naik, sehingga ada kekurangan sebesar 400.000 ribu unit tiap tahun. Kecuali itu, ada rumah yang tak sesuai huni, sebanyak 3,4 juta dan tempat kumuh perkotaan sekitar 38.000 hektar. Sulitnya menyelesaikan backlog ini lantaran kian mahalnya harga lahan, meningkatnya biaya kontruksi, suku bunga, dan tingginya uang muka.

Hasilnya, bagi masyarakat berpenghasilan rendah, jangankan membeli tunai, membayar uang muka dan mengkredit bulanan saja tak kapabel. Mereka walhasil terpaksa mengontrak, yang tentu akan menggerus pendapatan. Apabila keadaan hal yang demikian diizinkan, mereka akan kian sulit mempunyai rumah sendiri.

Untuk menuntaskan masalah di atas dan memberi jalan masuk bagi MBR menerima rumah, pemerintah sudah mencanangkan Program Sejuta Rumah.

Pemrakarsa program hal yang demikian telah dilegalkan oleh Presiden Joko Widodo di Ungaran, Jawa Tengah, pada 29 April 2015. Program ini tersebar di bermacam-macam provinsi merupakan DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Riau, dan Sulawesi Selatan.

Program sejuta rumah menawarkan uang muka yang sangat ringan dan kreditan bulanan yang relatif murah. Dengan membayar uang muka 1% dari dan cicilan ringan yang besarnya tergantung pada rentang waktu pelunasan, masyarakat dapat langsung menghuninya.

Untuk tahun 2017, pembangunan rumah murah bersubsidi ini terus digulirkan dan dipercepat. Pada (4/5/2017), Presiden Jokowi sudah meresmikan pembangunan rumah murah untuk MBR di Villa Kencana, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Di tempat ini telah terbangun 4.105 unit rumah tapak dari agenda 8.749 unit rumah di atas lahan 105 ha

Program satu juta rumah juga merambah Balikpapan, Kalimantan Timur. Kamis (13/7/2017), proyek tersebut diresmikan Presiden Jokowi. “Ini perumahan yang disubsidi pemerintah, bagus yang disubsidi uang muka ataupun yang disubsidi bunga. Jadi ini rumah dengan DP 1 persen betul-betul,” kata Jokowi.

Di perumahan Pesona Bukit Batuah yang berlokasi di Kecamatan Balikpapan Utara ini telah dibangun 500 unit rumah tapak dari total sasaran sebanyak 4.000 unit. “Harganya tadi aku tanyakan ke pembeli Rp 128-135 juta. Cicilannya tergantung. Bila 10 tahun Rp1,3 juta kaprah-kira, seandainya 15 tahun Rp 1,050 juta, seandainya 20 tahun Rp 780 ribuan. Ini per bulan, jadi untuk masyarakat saya kaprah subsidi yang kita berikan sungguh-sungguh menolong,” terang Presiden.

Benar kata Presiden, cicilan yang relatif ringan itu betul-betul membantu. Dengan pendapatan Rp 3 – Rp 4 juta per bulan dan angsuran Rp 1 juta per bulan fixed, maka besar kreditan akan berkisar 30% dari pendapatan. Sehingga kebutuhan rumah tangga lain masih dapat dipenuhi dengan sisa pendapatan. Apalagi dengan bunga tetap, tentu kreditan akan kian ringan.

Langkah riil pemerintah hal yang demikian yakni amanat undang-undang dasar dan undang-undang yang diciptakan oleh pemerintah. Tertib itu terkandung di dalam UUD 1945 pasal 28H dan UU nomor 1 tahun 2011 perihal Perumahan dan Wilayah Permukiman, serta UU nomor 20 tahun 2011 perihal Rumah Susun.
Bergulirnya pembangunan sektor properti atau perumahan mempunyai imbas turunan yang luas, termasuk penciptaan lapangan kerja yang tinggi. Sejak ini lantaran sektor ini terkait dengan 170 industri sektor lainnya.

Direktur Utama Bank BTN Maryono mengatakan sebagai integrator Program Sejuta Rumah, pihaknya akan terus mensupport pemenuhan kebutuhan akan perumahan di Indonesia. Dalam proyek perumahan ini, Bank BTN tak cuma berperan sebagai pemberi kredit pemilikan rumah (KPR), melainkan juga menyalurkan kredit konstruksi bagi pengembang.

“Kami terus berupaya memberikan fasilitas kredit tidak hanya bagi nasabah perorangan tetapi juga bagi para pengembang untuk dapat memenuhi keperluan rumah masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat kelas menengah ke bawah,” jelas Maryono dalam pengesahan Villa Kencana Cikarang, Bekasi, Kamis (4/5/2017).

Segala diluncurkan pada 2015 sampai kuartal I/2017, nilai kredit perumahan yang telah disalurkan Bank BTN dalam rangka mendukung Program Sejuta Rumah mencapai sekitar Rp144,37 triliun. Dukungan Bank BTN dalam Program Sejuta Rumah tersebut juga tersebar di seluruh Indonesia. Di Jawa umpamanya, mulai April 2015 sampai kuartal I/2017, Bank BTN sudah menyalurkan KPR dan kredit konstruksi untuk 851.204 unit rumah atau senilai Rp103,82 triliun. Di Sumatera, Bank BTN mengucurkan kredit perumahan senilai Rp19,42 triliun untuk 235.226 unit rumah. Bank dengan kode emiten BBTN ini malahan tercatat mengucurkan kredit perumahan untuk 116.787 unit rumah senilai Rp9,77 triliun di Kalimantan.

Lalu, di Sulawesi, tercatat ada 97.672 unit rumah yang memperoleh kucuran kredit perumahan dari Bank BTN atau sepadan Rp7,18 triliun. Di Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat, Bank BTN juga menyalurkan kredit perumahan senilai Rp 3,44 triliun untuk 33.851 unit rumah. Kemudian di Papua, Bank BTN sudah menyalurkan kredit perumahan senilai Rp722 miliar untuk 6.642 unit rumah.

Upaya pemerintah menyediakan rumah bagi MBR ini sekaligus menjadi bukti riil bagaimana menghasilkan butir ke-5 Pancasila: Keadilan Sosial Bagi Rakyat Indonesia secara bertahap dan berkesinambungan.

Refernsi:
www.Perumahansubsidi.com
www.SejutaRumahSubsidi.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.